Satpol PP Beri Surat Teguran, DKUKMPP Sebut Belum Ada Relokasi Baru Untuk PKL Stasiun Kejaksan

Menurutnya, setiap surat teguran memiliki masa tiga hari sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Kalau dihitung-hitung, proses penertiban baru bisa dilakukan sekitar satu minggu setelah seluruh tahapan administrasi selesai,” jelasnya.

Ia menegaskan, penataan ini bukan untuk mematikan usaha kecil, melainkan mengembalikan fungsi trotoar agar bisa diakses masyarakat dengan nyaman.

“Penertiban ini bukan semata-mata soal ketertiban, tapi agar trotoar bisa diakses dengan nyaman oleh masyarakat,” katanya.

Meski memahami niat baik pemerintah, para pedagang berharap proses penataan dilakukan secara manusiawi dan bertahap.

“Kalau bisa, jangan sampai ribut. Namanya juga kita nyari makan,” ujar Yamin.

Sejumlah pedagang bahkan sempat meminta audiensi ke DPRD Kota Cirebon agar ada kejelasan terkait penataan kawasan stasiun.

Mereka berharap, kebijakan tersebut tetap memberikan ruang bagi mereka untuk tetap mencari nafkah tanpa harus tersingkir sepenuhnya.