DPRD Kota Cirebon Usul Batas Produksi Dapur MBG 2.000 Porsi Per Hari, Agar Kualitas Makanan Terjaga

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon meminta agar kapasitas dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibatasi maksimal 2.000 porsi per dapur.

Usulan ini muncul setelah forum evaluasi menemukan sejumlah peristiwa di lapangan yang diduga terjadi akibat kelelahan para pekerja dapur.

Dalam rapat evaluasi pelaksanaan program MBG di Ruang Rapat Griya Sawala, Kamis (6/11/2025), Komisi III DPRD Kota Cirebon mengundang sejumlah pihak terkait, mulai dari Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon, Ashar Saputra, hingga perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik.

Ia menyoroti, bahwa beberapa kejadian yang menimpa pelaksanaan MBG bukan disebabkan oleh sistem, melainkan karena beban kerja berlebih yang dialami para pekerja dapur.

"Berdasarkan hasil evaluasi, kami menemukan beberapa kejadian di lapangan terjadi karena faktor kelelahan para pekerja dapur akibat tingginya beban kerja,” ujar Fitrah saat kembali berbincang dengan media, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, DPRD akan memberikan rekomendasi resmi agar kapasitas produksi di setiap dapur dikaji ulang. 

Langkah ini penting untuk mencegah kesalahan akibat human error yang bisa berpengaruh pada kualitas makanan.

“Kami akan merekomendasikan agar kapasitas produksi satu dapur maksimal hanya 2.000 porsi."

“Porsi yang terlalu banyak membuat tenaga kerja kelelahan dan ini perlu diantisipasi agar kualitas layanan MBG tetap terjaga,” ucapnya.

Ia juga menegaskan, bahwa DPRD tetap mendukung penuh keberlanjutan program MBG, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur agar tidak menimbulkan dampak negatif di lapangan.

“Kami tidak ingin program yang baik ini justru menimbulkan beban bagi pelaksana di lapangan."

"SDM dan infrastruktur perlu dievaluasi agar pelaksanaannya ideal,” jelas dia.

Sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon sempat menjadi sorotan publik setelah ditemukan makanan yang basi dan mengandung ulat di SDN Argapura, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.