Satpol PP Cirebon Tunggu Itikad Baik PKL, Teguran Ketiga Siap Diterbitkan Minggu Ini

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COMCIREBON- Satpol PP Kota Cirebon masih menunggu itikad baik para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Stasiun Kejaksan untuk membongkar lapak mereka secara mandiri.

Hingga Rabu (5/11/2025), belum terlihat tanda-tanda pembongkaran dilakukan oleh para pedagang.

Kepala Bidang Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Luthfi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan teguran kedua kepada para PKL yang masih bertahan di area trotoar.

Namun, sebagian besar pedagang masih menunda aksi bongkar mandiri.

Baca juga: Usai 20 Murid SD di Cirebon Diduga Keracunan Soto MBG, Sekda Minta Evaluasi Total Makan Bergizi

"Dari laporan anggota, sampai hari ini belum ada tanda-tanda fisik pembongkaran secara mandiri."

"Hanya beberapa yang mengaku siap, tapi mungkin masih membutuhkan waktu,” ujar Luthfi saat berbincang dengan media, Rabu (5/11/2025).

Ia menegaskan, Satpol PP tetap mengedepankan pendekatan humanis selama proses penertiban berlangsung.

Bahkan, pihaknya membuka ruang mediasi jika pedagang ingin menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur resmi.

Baca juga: ANJLOK, Harga Emas Antam di Bandung dan Cimahi Hari Ini 5 November 2025 Terjun Bebas Segini

“Kami tetap berikan pemahaman dan pengertian."

"Kalau mereka ingin mediasi ke DPRD atau Pemerintah Daerah, silakan saja."

"Tapi sampai saat ini kami belum menerima surat resmi apa pun,” ucapnya.

Menurut Luthfi, proses penataan trotoar di sekitar Stasiun Kejaksan sudah melalui tahapan rapat koordinasi lintas instansi.

Langkah ini dilakukan agar kegiatan revitalisasi berjalan tertib dan tidak menimbulkan gejolak di lapangan.

Baca juga: Benarkah Kabar Pencairan BSU 2025 Ditunda ke Tahun 2026? Begini Faktanya

“Kemarin sudah ada rapat koordinasi yang dipimpin Pak Sekda dan dihadiri Dinas PUTR, Satpol PP, Bidang Aset, Daop 3, hingga camat dan lurah setempat."

"Setelah itu kita turun ke lapangan bersama untuk ukur titik penataan trotoar,” jelas dia.

Luthfi menambahkan, teguran ketiga atau terakhir akan dikeluarkan pada Jumat (7/11/2025) jika dalam dua hari ke depan tidak ada perubahan sikap dari para PKL.

“Masih sesuai jadwal dan tahapan. Jadi setelah teguran kedua, Jumat nanti kita kirimkan teguran terakhir."

"Harapannya sampai Minggu sudah ada pembongkaran mandiri."

Baca juga: Usai 20 Murid SD di Cirebon Diduga Keracunan Soto MBG, Sekda Minta Evaluasi Total Makan Bergizi

"Kalau belum, Insyaallah Senin kita akan lakukan penertiban,” katanya.

Ia juga memastikan, bahwa kegiatan penataan trotoar ini bukan untuk mematikan usaha kecil, melainkan demi mengembalikan fungsi trotoar agar bisa digunakan masyarakat dengan nyaman dan aman.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Cirebon memastikan belum menyiapkan lokasi relokasi baru bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Stasiun Kejaksan.

Langkah yang dilakukan Satpol PP sejauh ini masih sebatas pemberian surat teguran dan sosialisasi penataan trotoar agar lebih tertib dan nyaman bagi pejalan kaki.

Baca juga: Benarkah Kabar Pencairan BSU 2025 Ditunda ke Tahun 2026? Begini Faktanya

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman menjelaskan, bahwa pemerintah tidak pernah melarang warga untuk berusaha, namun harus tetap memperhatikan aturan lokasi berjualan.

“Pemerintah daerah Cirebon tidak melarang siapa pun berusaha, tapi tolong berusaha pada lokasi yang semestinya dan diperbolehkan,” ujar Iing kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, trotoar di depan Stasiun Kejaksan akan segera dibenahi untuk memperlancar akses warga menuju area transportasi.

“Informasinya trotoar di sana akan dibenahi supaya akses jalan menuju stasiun kereta api lebih nyaman bagi pejalan kaki."

Baca juga: 30 Ucapan Hari Pahlawan Nasional 2025 Bermakna dan Bernilai Kepahlawanan Bagikan pada 10 November

"Maka, teman-teman Satpol PP sudah memberikan warning ke PKL untuk menertibkan diri,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkot Cirebon belum memiliki kebijakan baru terkait lokasi relokasi bagi PKL terdampak.

Saat ini, hanya ada empat shelter resmi yang bisa digunakan pedagang, yakni di samping BJB, Alun-alun Kejaksan, Pujabon Cipto.dan kawasan Bima.

"Kalau setiap penertiban pemerintah harus siapkan tempat baru, tentu tidak mudah."

Baca juga: Ceramah Khutbah Jumat 7 November 2025: Menjaga Persatuan dan Menebar Kebaikan

"Jadi kami harap kerja samanya, jangan sampai mengganggu hak pejalan kaki,” ujar Iing.

Sebelumnya, suasana di sekitar Stasiun Kejaksan sempat ramai saat petugas Satpol PP membagikan surat teguran pertama kepada para pedagang pada Senin (3/11/2025).

"Tadi itu surat imbauan saja, buat beresin lapak sebelum jatuh tempo."

"Katanya ini buat perbaikan jalan trotoar,” kata Yamin, salah satu pedagang makanan yang sudah 10 tahun berjualan di kawasan itu.

Baca juga: ANJLOK, Harga Emas Antam di Bandung dan Cimahi Hari Ini 5 November 2025 Terjun Bebas Segini

Meski berat, Yamin mengaku mendukung langkah pemerintah.

"Setuju sih. Soalnya ini kan jalan pemerintah. Kalau demi kebaikan bersama, ya enggak apa-apa,” ujarnya.