Ramai Soal RPJMD Majalengka, Beri Kritik, PDIP Dikepung Lima Partai, ''Belum Final''

Laporan Kontributor Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Fraksi-fraksi gabungan di DPRD Kabupaten Majalengka menegaskan bahwa draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung DPRD Majalengka, Jumat 25 Juli 2025, yang dihadiri oleh Ketua Fraksi Golkar Dasim Raden Pamungkas bersama pimpinan fraksi koalisi lainnya: H. Nasir (PKB), Rona Firmansyah (PAN), Ano (Gerindra), dan Fajar (PPP).

Gabungkan fraksi itu merupakan koalisi pemerintah yang pada Pilkada 2024 di Majalengka mengusung pasangan Eman Suherman dan Dena M Ramdhan, yang kini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2025-2030. 

Mereka meminta semua pihak, termasuk Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), untuk menyampaikan kritik melalui jalur resmi di Panitia Khusus (Pansus), bukan di ruang publik.

"RPJMD ini belum final. Masih dibahas bersama eksekutif."

''Kalau ada kritik atau masukan, salurkan di forum Pansus. Jangan digiring ke publik, apalagi PDIP juga punya empat wakil di dalamnya," ujar Dasim kepada wartawan.

Fraksi gabungan menyayangkan munculnya pernyataan terbuka dari salah satu fraksi yang dianggap menggiring opini publik seolah-olah RPJMD disusun sepihak dan tidak melibatkan semua unsur DPRD.

Menurut Dasim, proses pembahasan RPJMD adalah kerja kolektif legislatif dan eksekutif.

Saat ini, Pansus RPJMD beranggotakan 13 orang dari lintas fraksi, dengan susunan pimpinan: Ketua H. Nasir (PKB), Wakil Ketua Maman (PDIP), dan Sekretaris Fajar (PPP).

"Kami ingin semua pihak menjaga etika dalam proses legislasi. Jangan bangun persepsi seolah RPJMD ini sudah jadi dan isinya tidak prorakyat. Proses masih berjalan dan terbuka untuk semua masukan," kata H. Nasir, Ketua Pansus RPJMD.

Fraksi-fraksi gabungan pun mengajak seluruh anggota DPRD untuk tetap fokus pada substansi perencanaan jangka menengah daerah, bukan menjadikannya ajang manuver politik menjelang pilkada.

"Kritik sah-sah saja, tapi salurannya sudah jelas. Mari kita jaga marwah lembaga ini," ucap Dasim.

RPJMD Majalengka 2025–2029 memang menjadi sorotan publik setelah muncul kritik terbuka dari Fraksi PDIP yang menilai sejumlah bagian dalam draf masih lemah secara substansi dan belum berpihak pada rakyat kecil.

PDIP Majalengka Kritik RPJMD 

Sebelumnya, kritik terhadap draf RPJMD datang dari Fraksi PDIP DPRD Majalengka. Ketua Fraksi PDIP, Gugun Sugiana, S.H., menilai bahwa dokumen perencanaan lima tahunan itu belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan perlu banyak penyempurnaan.

"RPJMD ini tak boleh hanya jadi dokumen formalitas. Harus jadi arah pembangunan yang konkret dan terukur," ujar Gugun seusai menghadiri Diskusi Publik RPJMD di Cafe Noni, Kamis 24 Juli 2025.

PDIP mengusulkan agar visi Majalengka Langkung Sae diperjelas indikatornya, seperti target penurunan stunting 10 persen, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta penguatan UMKM.

Selain itu, Gugun menyoroti adanya ketidakkonsistenan data dalam draf yang diajukan, mulai dari perbedaan angka luas wilayah hingga proyeksi penduduk.

Ia menyarankan verifikasi data dilakukan oleh tim independen yang melibatkan BPS dan akademisi.

"Metodologinya harus jelas. Jangan sampai kebijakan dibangun di atas data yang bolong-bolong," katanya.

PDIP juga menyatakan penolakan terhadap program yang hanya menyerap anggaran tanpa dampak nyata, seperti proyek infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

"Lebih baik program padat karya, intervensi gizi, dan beasiswa bagi keluarga tidak mampu. Itu yang dibutuhkan rakyat," tambah Gugun.

Dalam forum diskusi publik tersebut, sejumlah elemen masyarakat juga menyampaikan masukan.

Ketua PGRI menyoroti rendahnya angka rata-rata lama sekolah, Karang Taruna mengusulkan pembangunan BLK di selatan Majalengka dan pemberantasan pungli rekrutmen industri, sementara perwakilan KONI mengeluhkan minimnya anggaran dan fasilitas pembinaan atlet.

"Fasilitas latihan minim, anggaran kecil. Kami harap RPJMD bisa menjawab ini," ujar salah satu peserta diskusi.

Baca juga: Bappedalitbangda: Program 100 Hari Eman-Dena Jadi Quick Win dan Fondasi RPJMD 2025–2029