Koalisi Perempuan Minta Hasil Seleksi Bawaslu di Jabar Dievaluasi, Ancam Buat Laporan Pengaduan
KPI Jabar mengancam melakukan laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait hal ini.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: taufik ismail
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Tidak adanya perwakilan perempuan dalam hasil seleksi komposisi Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jawa Barat terus disoroti.
Kondisi itu terjadi di Kabupaten Indramayu, Cianjur, Bogor, Subang, dan Kota Banjar.
Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Barat, Darwinih mengatakan, pihaknya pun sengaja mendatangi Bawaslu RI untuk mengadukan hal tersebut.
"Kami ingin menyampaikan surat permintaan peninjauan kembali atau keberatan atas pengumuman hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon anggota Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat," ujar Sekretaris KPI Wilayah Jawa Barat, Darwinih kepada Tribuncirebon.com, Rabu (9/8/2023).
Darwinih dengan tegas menyebut hasil itu sudah melanggar UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017.
Selain itu melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 dan Pedoman pelaksanaan Pembentukan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota masa Jabatan 2023 -2028.
"Setelah dari Bawaslu RI, kami ke Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia untuk meyampaikan surat," ujar dia.
Dalam kunjungan ke DKPP, KPI juga berkonsultasi soal mekanisme pelaporan pengaduan dan sanksi etik soal pelanggaran yang terjadi.
Hal yang sama juga dilakukan KPI dengan menyampaikan surat kepada Ketua Komisi 2 DPR RI.
Kordinator Presidium Wilayah Koalisi Perempuan Indoenesia Wilayah Jawa Barat, Fatimatuzahro menambahkan, pihaknya mengajak publik untuk fokus terhadap isu perempuan.
Salah satunya soal perwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam komposisi komisioner Bawaslu.
"Hal ini agar tujuan lima pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 tentang kesetaraan gender bisa benar-benar tercapai," ujar dia.
Di samping itu, Fatimatuzahro berharap melalui tahapan proses pemilu 2024 menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua.
"Dan semoga Ketua Bawaslu RI menyikapi serius surat dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jabar," ucap dia.
Dalam hal ini, jika surat itu tidak diindahkan, KPI sendiri akan melakukan pelaporan pengaduan resmi kepada DKPP.
Baca juga: KPI Jabar Adukan Hasil Seleksi Bawaslu 5 Daerah ke DKPP, Mana Keterwakilan 30 Persen Perempuan?
| Menanti Solusi Nyata Menekan Masalah Klasik Perkawinan Anak di Indramayu |
|
|---|
| Banyak Anak Remaja di Indramayu Alami Kehamilan yang Tidak Diinginkan, ''Perlu Perhatian Khusus'' |
|
|---|
| Pantau Masa Tenang Pemilu 2024 di Jabar, Bawaslu RI Pastikan Penertiban APK Tanpa Ada Hambatan |
|
|---|
| Bawaslu RI Pastikan Penyelenggara Pemilu di Semua Tingkatan Terancam Sanksi Pidana Jika Tak Netral |
|
|---|
| Pastikan Surat Suara Rusak dari Hasil Sorlip Bakal Diganti, Bawaslu RI: Datanya Diupdate Terus |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.