Breaking News:

Program Strategis Nasional Bidang Pertanahan, Bupati Kuningan: Biaya Sertifikat Rp 150 Ribu

pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar pada tahun 2025.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
Pemda Humas Kuningan
Bupati Kuningan H Acep Purnama saat Rapat Kerja dengan Kantor Pertanahan di Jalan RE Martadinata, Senin (5/9/2021). 

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Bupati Kuningan H Acep Purnama mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kuningan tahun 2021. 

Acep menginstruksikan untuk mendukung pelaksanaan PTSL dengan mengatur, menetapkan, atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan PTSL di desa/kelurahan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mengacu kepada surat.

"Dalam keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ATR/BPN Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017.

Mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Kuningan, dan dimungkinkannya pembiayaan tersebut dibebankan kepada Masyarakat melalui Peraturan Bupati, dengan jumlah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bidang per sertifikat hak atas tanah," kata Acep seusai melaksanakan Rapat Kerja dengan Kantor Pertanahan di Jalan RE Martadinata, Senin (5/9/2021).

Baca juga: Bupati Kuningan Bocorkan Agenda Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Besok di Kuningan, Ini Jadwalnya

Baca juga: Genjot Vaksinasi Covid-19, Bupati Kuningan Acep Purnama Targetkan 80 Persen Dalam Beberapa Bulan

Percepatan kegiatan PTSL tidak akan tercapai bila tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.

"Untuk pembayaran BPHTB Bupati bisa membuat kebijakan mengurangi 50 persen bahkan sampai dengan 100 persen. Bisa dengan surat keputusan Bupati, itu demi meringankan beban masyarakat dan dalam rangka kita menciptakan administrasi pertanahan yang lebih baik," katanya.

Sementara, Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kuningan, Surahman, mengatakan bahwa mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah.

"Keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan melalui program PTSL yang juga merupakan concern Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 lalu," katanya.

Menurutnya, program PTSL akan mampu menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini terjadi, seperti tumpang tindih, termasuk juga mafia tanah. Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar pada tahun 2025.

"Pada Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Kuningan, terdapat beberapa kegiatan yang termasuk Program Strategis Nasional (PSN). Diantaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL, dengan perincian pengukuran dan pemetaan tanah sebanyak 45.000 bidang dan penerbitan sertipikat hak atas tanah sebanyak 70.000 bidang," katanya.

Kemudian ada program Pendaftaran tanah lintas sektor dengan perincian seperti untuk oelaku UMKM 500 bidang dan pembudidaya Ikan 280 bidang. Selain itu, konsolidasi tanah di Desa Windusari Kecamata Nusaherang sebanyak 500 bidang.

"Akses Reforma Agraria di Desa Geresik Kec. Ciawigebang sebanyak 500 KK dan updating/Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah. Kemudian pembebasan tanah Bendungan Kuningan," katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, inti dari Inpres yakni PTSL adalah gerakan nasional dalam mendukung Proyek Strategis Nasional dan Kementerian/Lembaga yang termasuk ruang lingkup Inpres 2/2018 untuk mendukung program PTSL. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved