Warga Nagarakembang Datangi Gedung DPRD Majalengka, Keluhkan Lokasi Dapur MBG

Ringkasan Berita:

• Warga Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Majalengka untuk menyampaikan keberatan terkait lokasi dapur MBG
• Warga yang hadir bersama Karang Taruna Himawa mengemukakan kekhawatiran atas potensi pencemaran lingkungan, kebisingan hingga risiko kebakaran

Laporan Kontributor Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Sejumlah warga Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Majalengka untuk menyampaikan keberatan terkait lokasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I, III, dan IV pada Senin (17/11/2025).

Warga yang hadir bersama Karang Taruna Himawa mengemukakan kekhawatiran atas potensi pencemaran lingkungan, kebisingan, hingga risiko kebakaran.

Dapur MBG tersebut telah beroperasi sekitar satu bulan dan berada berdampingan dengan area konveksi serta rumah warga.

Salah seorang warga, Muhammad Yoga, menyatakan rumahnya berada sangat dekat dengan dapur MBG sehingga merasakan dampaknya. 

Baca juga: 20 Titik Operasi Zebra 2025 di Kota Bandung, Lengkap Beserta Lokasi Penindakan dan Area Pengawasan

“Program MBG itu baik, tetapi lokasinya terlalu dekat dengan permukiman. Warga berharap dapur dapat dipindahkan sedikit lebih jauh demi keamanan,” ujarnya. Yoga juga menyebut pembangunan awal dapur dilakukan tanpa pemberitahuan kepada warga sekitar.

Ketua Karang Taruna Himawa, Irwansyah, berharap Satgas MBG segera melihat langsung kondisi nyata di lapangan.

“Kami hanya menyampaikan keluhan warga. Harapannya Satgas dapat meninjau langsung agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” katanya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Johansyah, menjelaskan, beberapa aspek perizinan dapur MBG masih dalam proses. Salah satunya ialah sertifikat laik higienis yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. 

“Surat edarannya sudah ada. Kami menunggu proses di Dinas Kesehatan. Kami berharap SPPG segera menempuh prosedur perizinan,” ujarnya.

Baca juga: HARI INI Operasi Zebra 2025 Resmi Dimulai: Polisi Gelar Razia Lalu Lintas 14 Hari Jelang Nataru

Johansyah menegaskan, dapur MBG sebagai bagian dari program nasional tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan administrasi, mulai dari dokumen lingkungan hingga persetujuan warga. 

“Kenyamanan warga harus menjadi prioritas. Proses perizinan tetap harus dipenuhi agar tidak menimbulkan dampak sosial,” katanya. Ia juga menyampaikan bahwa keputusan operasional berada pada Satuan Tugas (Satgas) MBG setelah verifikasi lapangan.

Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, mengapresiasi langkah Karang Taruna dan warga yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Menurutnya, kekhawatiran warga perlu ditindaklanjuti secara serius.