DPRD Majalengka Lakukan Efisiensi Rp 11,6 Miliar, Didi Supriadi: Demi Pembangunan Tetap Berjalan

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Didi Supriadi memastikan lembaganya ikut melakukan langkah efisiensi anggaran
• Didi Supriadi menjelaskan, efisiensi dilakukan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Majalengka, termasuk DPRD
• Didi Supriadi menilai efisiensi tetap penting dilakukan agar struktur belanja tetap sehat dan pembangunan tidak tersendat

 

Laporan Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA – Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Didi Supriadi memastikan lembaganya ikut melakukan langkah efisiensi anggaran sebagai bagian dari strategi menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2026.

Didi Supriadi menjelaskan, efisiensi dilakukan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Majalengka, termasuk DPRD. 

“Di lembaga dewan sekarang saja, tahun 2025, kita melakukan efisiensi sebesar Rp11,6 miliar,” kata Didi saat dihubungi, Minggu (8/11/2025).

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Kabupaten/Kota Terapkan WFH Bagi ASN Untuk Efisiensi Anggaran

Kebijakan itu, kata legislator empat periode ini, diambil agar kegiatan infrastruktur dan pelayanan publik tidak terhambat, meskipun ada tekanan fiskal akibat pengurangan dana pusat.

“Strategi kita bersama eksekutif adalah efisiensi di tiap OPD. Jadi kegiatan yang bisa tetap berjalan setelah ada pengurangan tetap diprioritaskan. Infrastruktur harus jalan, kegiatan rutin juga tetap berjalan,” uja Didi. 

Menurut politisi yang gemar membaca buku ini, efisiensi tersebut salah satunya dilakukan dengan memangkas perjalanan dinas dan kegiatan luar kota, termasuk studi banding yang selama ini biasa dilakukan DPRD.

“Sekarang hampir tidak ada perjalanan dinas. Kalau pun ada, hanya untuk konsultasi aturan yang sangat diperlukan, seperti pembahasan PERDA konsultasi ke pusat dan kegiatan yang dirasa sangat penting. Itupun saat ini tidak pernah digunakan,” ungkapnya.

Menurut Didi, pembahasan APBD kini difokuskan sepenuhnya di kantor DPRD.

Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika rapat pembahasan sering dilakukan di luar kota untuk mengejar waktu.

“Kalau dulu pembahasan bisa sampai malam, bahkan jam dua atau jam tiga pagi. Sekarang kami minta ke eksekutif supaya penyampaian APBD lebih awal, supaya pembahasan bisa di kantor pada jam kerja siang hari,” jelasnya. 

Berdasarkan data terbaru, pendapatan daerah Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2025 mencapai Rp 3,12 triliun atau tepatnya Rp 3.126.206.000.082,00. 

Meski demikian, Didi menilai efisiensi tetap penting dilakukan agar struktur belanja tetap sehat dan pembangunan tidak tersendat.

Baca juga: Harga Emas Antam di Surabaya dan Surakarta Hari Ini 8 November 2025 Naik Lagi Jadi Segini

“Efisiensi bukan berarti menghambat kinerja, tapi menjaga agar APBD tetap efektif menghadapi situasi nasional yang menantang,” tegas politisi PDIP itu.

Dengan efisiensi di internal, DPRD Majalengka berharap Pemkab tetap fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang penting jangan sampai efisiensi malah mengorbankan pelayanan publik. Kami di DPRD komitmen menjaga agar pembangunan tetap berjalan,” pungkas Didi.