Bawaslu Kota Cirebon Tancap Gas: Pendidikan Politik Digulirkan hingga Akhir 2025

"Padahal, esensinya adalah partisipasi aktif dan pemahaman nilai-nilai sehat dalam kehidupan bernegara,” ucapnya.

Farida juga mengapresiasi inisiasi dan kolaborasi antara Bawaslu dan Kesbangpol dalam melahirkan program pendidikan politik yang menyeluruh.

Baca juga: NASKAH Teks Doa Hari Guru Nasional 2025. Lebih Bermakna dan Menyentuh Hati Buat Siswa-siswi

“Saya berpesan bahwa pelajar adalah calon pemimpin dan agen perubahan masa depan."

"Memahami politik sejak dini bukan hanya membuat anak-anak menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, tetapi juga pemimpin yang berintegritas,” jelas dia.

Dukungan juga datang dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam.

Ia menyebut, pendidikan politik sebagai langkah penting untuk memperkuat pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

“Pendidikan politik dan demokrasi dapat menjadi sarana strategis bagi Bawaslu untuk memperkuat fondasi pengawasan partisipatif,” kata Zacky.

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Bansos PKH untuk Ibu Hamil Kembali Disalurkan, Ini Syarat, Nominal dan Cara Ceknya

Menurutnya, penguatan literasi politik akan membantu masyarakat memahami peran penting mereka dalam proses demokrasi, termasuk dalam fungsi pengawasan pemilu.

“Tentu kami sangat support terhadap langkah-langkah strategis Bawaslu Kota Cirebon melalui kolaborasi yang sangat baik dengan mitra kerja,” ujarnya.

Baca juga: Harga Emas UBS dan Galeri24 di Bandung dan Cimahi Hari Ini 15 November 2025 Kompak Turun Segini

Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kebijakan Kota Cirebon, antara lain Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sutikno, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio, Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam, Ketua Bawaslu Kota Cirebon Devi Siti Sihatul Afiah beserta anggota M Joharudin dan Nurul Fajri, serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Cirebon, Buntoro Tirto.

Kehadiran banyak tokoh ini menunjukkan bahwa program pendidikan politik bukan sekadar agenda seremonial, namun sebuah langkah serius dalam memperkuat fondasi demokrasi di Kota Cirebon.