Ramai Soal RPJMD Majalengka, Beri Kritik, PDIP Dikepung Lima Partai, ''Belum Final''

Sebelumnya, kritik terhadap draf RPJMD datang dari Fraksi PDIP DPRD Majalengka. Ketua Fraksi PDIP, Gugun Sugiana, S.H., menilai bahwa dokumen perencanaan lima tahunan itu belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan perlu banyak penyempurnaan.

"RPJMD ini tak boleh hanya jadi dokumen formalitas. Harus jadi arah pembangunan yang konkret dan terukur," ujar Gugun seusai menghadiri Diskusi Publik RPJMD di Cafe Noni, Kamis 24 Juli 2025.

PDIP mengusulkan agar visi Majalengka Langkung Sae diperjelas indikatornya, seperti target penurunan stunting 10 persen, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta penguatan UMKM.

Selain itu, Gugun menyoroti adanya ketidakkonsistenan data dalam draf yang diajukan, mulai dari perbedaan angka luas wilayah hingga proyeksi penduduk.

Ia menyarankan verifikasi data dilakukan oleh tim independen yang melibatkan BPS dan akademisi.

"Metodologinya harus jelas. Jangan sampai kebijakan dibangun di atas data yang bolong-bolong," katanya.

PDIP juga menyatakan penolakan terhadap program yang hanya menyerap anggaran tanpa dampak nyata, seperti proyek infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

"Lebih baik program padat karya, intervensi gizi, dan beasiswa bagi keluarga tidak mampu. Itu yang dibutuhkan rakyat," tambah Gugun.

Dalam forum diskusi publik tersebut, sejumlah elemen masyarakat juga menyampaikan masukan.

Ketua PGRI menyoroti rendahnya angka rata-rata lama sekolah, Karang Taruna mengusulkan pembangunan BLK di selatan Majalengka dan pemberantasan pungli rekrutmen industri, sementara perwakilan KONI mengeluhkan minimnya anggaran dan fasilitas pembinaan atlet.

"Fasilitas latihan minim, anggaran kecil. Kami harap RPJMD bisa menjawab ini," ujar salah satu peserta diskusi.

Baca juga: Bappedalitbangda: Program 100 Hari Eman-Dena Jadi Quick Win dan Fondasi RPJMD 2025–2029