Geger Pembelian Mobil Dinas Saat Efisensi Anggaran, Ketua DPRD Kuningan Curhat, Sesalkan Sikap Sekda

Untuk biaya sewa mobil sekelas 2.500 cc bagi ketua maupun wakil ketua, jauh lebih tinggi dibanding pengadaan mobil dinas baru.

"Kalau dihitung, lebih efisien membeli kendaraan dinas daripada memberikan tunjangan transportasi dalam jangka panjang," katanya. 

Sementara Pj Sekda Kuningan, Beni Prihayatno mengatakan, jika pengadaan mobil dinas pimpinan merupakan keputusan dari eksekutif.

"Ini berdasarkan hasil perhitungan penghematan anggaran daerah. Sebetulnya pengadaan mobil dinas (pimpinan dewan) itu sudah dianggarkan dalam APBD. Namun seiring waktu, terbit Inpres nomor 1 tahun 2025 kaitan efisiensi anggaran. Sehingga Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati tidak mengambil pengadaan mobil dinas baru," ungkapnya.

Selain itu, untuk Pimpinan DPRD juga sama mengikuti arahan efisiensi untuk menolak pengadaan mobil dinas pimpinan.

Hanya berdasarkan aturan PP 18 tahun 2017, apabila pemda tidak memberikan mobil dinas maka wajib memberikan tunjangan transportasi.

"Maka setelah dihitung, beban APBD untuk tunjangan transportasi pimpinan dewan lebih besar. Makanya kami berunding dan memohon kepada pimpinan dewan, sehingga kami memutuskan untuk pengadaan mobil dinas pimpinan dewan karena lebih hemat," katanya.

Baca juga: Puluhan Aktivis Mahasiswa GMNI Geruduk Kantor DPRD Kuningan, Soroti 100 Hari Kerja Wakil Rakyat