Program 100 Hari Dedi Mulyadi Setelah Jadi Gubernur Jabar, Ingin Jalan Mulus, Pendidikan Prioritas

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi memiliki sejumlah program prioritas untuk membangun Jabar. 

Dedi Mulyadi bersama wakilnya, Erwan Setiawan rencananya bakal dilantik oleh Presiden di Istana Negara pada Kamis, 20 Februari 2025, besok.

Setelah resmi menjadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi tampaknya bakal langsung tancap gas, merealisasikan janji-janjinya selama kampanye. 

Sebab, sejak ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi kerap mengundang sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar untuk rapat membahas visi-misi nya.

"Seluruh janji kampanye yang saya sampaikan itu harus direaliasikan lewat siapa? Organisasi perangkat daerah Provinsi Jabar."

"Untuk itu apa yang menjadi prioritas? Kepentingan publik. Landasan dasarnya apa? Landasan dasarnya pendidikan, bagaimana anak-anak bisa sekolahnya (minimal) SMA," ujar Dedi Mulyadi, belum lama ini.

Selain pendidikan, fokus utama kedua Dedi Mulyadi adalah layanan kesehatan.

Dedi Mulyadi ingin masyarakat Jabar semuanya terlayani layanan kesehatan dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit.

"Tidak boleh lagi ada antrean orang di RS Hasan Sadikin untuk dapat operasi, harus tersebar di seluruh daerah setiap rumah sakit punya kemampuan yang sama," katanya.

Ketiga, infrastruktur. Dedi berkali-kali menegaskan bahwa infrastruktur menjadi program prioritas.

Tidak boleh lagi ada jalan yang rusak di Jabar. Jalannya harus lebar dan tidak bolong.

"Nanti kualifikasinya diubah mana jalan daerah pertanian, mana jalan daerah industri. Mobil yang lewat kapasitasnya berapa, jalannya harus berubah tidak boleh lagi tetap seperti itu," ucapnya.

Keempat, seluruh masyarakat di Jabar harus mendapatkan pasokan listrik, layanan air bersih, jaminan layanan perumahan yang murah atau masyarakat tidak mampu dibantu perumahannya.

"Maka uangnya ada Kas Provinsi Jabar yang sudah ada dalam rencana kerja 2025. Tentunya seizin Pak Penjabat Gubernur, saya dan Tim transisi yang dibentuk Pak Pj, sehingga akan dilakukan perubahan-perubahan arah kebijakan keuangan yang akan diarahkan untuk belanja kepentingan publik yang real (nyata) dirasakan langsung oleh masyarakat," ucapnya.

Dedi pun memastikan, bakal ada nomenklatur yang digeser, terutama untuk program yang dianggap tidak efisien dan tidak produktif.

"Itu akan dicoret, saya menganalisis maka ditemukanlah angka yang mudah-mudahanlah bisa di atas Rp 2 triliun untuk belanja publik di perubahan. Sehingga saya sudah menyampaikan ke Pak Pj kita ingin Jabar selesai tahun ini," katanya.

Baca juga: Kesaksian Siswi SMAN 7 Cirebon Adukan Dugaan Pungli PIP ke Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi