Tanggapan Pemkab Indramayu Soal Penilaian Mahasiswa Atas Kinerja 100 Hari Lucky Hakim-Syaefudin

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Indramayu, Atang Riko Hasbudi menanggapi tuntutan mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa terkait kinerja 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Indramayu.

Dalam aksi yang dilakukan mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (IKMI) Sewilayah Cirebon itu, diketahui ada 4 poin yang paling disorot.

Yakni perihal penataan birokrasi pemerintahan, jalanan mulus, penerangan jalan umum hingga audit Dana Desa.

Atang mengatakan, Pemkab Indramayu sebenarnya sudah melakukan upaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh rekan-rekan mahasiswa tersebut.

Misalnya terkait perbaikan jalan, lanjut Atang, pelaksanaannya sekarang ini sudah dalam proses lelang.

Baca juga: Respons Disdikbud Indramayu Soal Kebijakan Dedi Mulyadi yang Akan Terapkan Jam Malam Bagi Pelajar

“Lalu untuk penerang jalan umum, proyeknya sudah berjalan di wilayah jalan provinsi, dari Tukdana sampai Widasari. Itu atas upaya Bupati dan Wakil Bupati agar Indramayu mendapatkan fasilitas penerangan yang layak," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Jumat (30/5/2025).

Atang juga menjelaskan, terkait audit Dana Desa, secara maraton saat ini sedang dikerjakan oleh Inspektorat dari satu desa ke desa lainnya.

Kemudian terkait penataan birokrasi di Pemkab Indramayu, pengajuannya sudah dilakukan dan prosesnya saat ini tinggal menunggu surat dari Kemendagri.

“Kemungkinan pertengahan Juni sudah mulai diterapkan,” ujar dia.

Ketua Umum IKMI Cirebon, Wahyu Ilahi menjelaskan, turunnya mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kontrol sosial.

Pihaknya pun berharap, Lucky Hakim dan Syaefudin bisa menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik.

Baca juga: Detik-detik Longsor di Gunung Kuda Cirebon, Saksi Mata: Truk dan Alat Berat Beko Tertimbun

IKMI Cirebon pun akan akan ikut berkontribusi dengan mengawal setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Dengan harapan, kebijakan yang dibuat manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Jika program-program pemerintah membawa manfaat bagi masyarakat, kami akan mendukung. Namun jika ditemukan penyimpangan, maka kami akan bersuara. Ini adalah bagian dari peran mahasiswa sebagai pengawas jalannya pemerintahan,” ujar dia.