Ratusan Honorer Kabupaten Cirebon Turun ke Jalan, Tuntut Status Pegawai Penuh Waktu & Kenaikan Upah

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menyatakan siap menampung aspirasi tersebut.

"Aspirasi ini strategis karena menyangkut sumber daya manusia honorer yang menjadi mayoritas tenaga teknis di OPD."

"DPRD menangkap bahwa ini harus menjadi prioritas pemikiran utama," kata Hasan.

Hasan juga menyoroti pentingnya menghitung kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi tuntutan tersebut. 

"Hubungan paruh waktu dan penuh waktu terkait dengan kapasitas fiskal."

"Sejauh ini kebijakan ini berasal dari pusat bahwa semua honorer daerah harus lambat laun dijadikan P3K."

"Namun, porsinya terbatas. Dari 2.700 honorer, hanya sekitar 1.000 yang mendapatkan alokasi tahun ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa upah honorer saat ini masih jauh dari layak.

"Berbeda-beda, tetapi kalau menurut saya belum layak sekali. Ini sangat memprihatinkan bagi kami," ucap Hasan.

Hasan mengusulkan dua opsi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Pertama, segera menjadikan mereka pegawai penuh waktu."

"Kedua, menaikkan upah mereka agar lebih layak. Meski dua skema ini tetap bergantung pada kapasitas fiskal Pemda," ucap dia.

Baca juga: Sosok Pak Alvi, Guru Honorer Merangkap jadi Pemulung, Mengabdi 36 Tahun, Haru Bertemu dengan Murid