Ratusan Honorer Kabupaten Cirebon Turun ke Jalan, Tuntut Status Pegawai Penuh Waktu & Kenaikan Upah

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Ratusan tenaga honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada Jumat (10/1/2025).

Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut kenaikan status menjadi pegawai penuh waktu serta upah yang lebih layak.

Sebelum tiba di titik aksi, massa melakukan aksi long march dari Stadion Ranggajati, Kecamatan Sumber, menuju Gedung DPRD yang berjarak sekitar 500 meter. 

Dengan dipimpin satu mobil komando, mereka membawa berbagai atribut berupa spanduk berisi kritikan.

Salah satu aksi simbolis yang dilakukan adalah membakar menyan, sebagai tanda matinya hati nurani pemerintah terhadap kesejahteraan honorer.

Koordinator aksi, Anton menegaskan, bahwa dasar tuntutan mereka merujuk pada kebijakan yang telah diatur pemerintah pusat.

"Mempan 347 Tahun 2024 sudah jelas, semua kewenangan dikembalikan ke daerah."

"Pemerintah yang anggarannya sanggup, semua akan diangkat penuh waktu. Tidak ada untuk paruh waktu," ujar Anton disela-sela aksi, Jumat (10/1/2025).

Ia juga menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh para tenaga honorer. 

"Kami mengabdi 10, belasan, hingga 20 tahun, tapi hanya mendapatkan status R3 yang tidak jelas secara legalitas dan gaji."

"Pendapatan kami di bawah UMR Kabupaten Cirebon, sangat tidak layak," ucapnya.

Anton menyebutkan, jumlah tenaga honorer yang masuk kategori R3 dan R2 mencapai 1.300 orang, tersebar di berbagai OPD di Kabupaten Cirebon. 

"Kami sudah sepakat, semua harus diangkat penuh waktu, tidak ada yang tertinggal," ujar dia.

Setelah melakukan orasi, perwakilan tenaga honorer dipersilakan berdialog langsung dengan anggota DPRD di dalam gedung, sementara massa lainnya menunggu di halaman.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menyatakan siap menampung aspirasi tersebut.

"Aspirasi ini strategis karena menyangkut sumber daya manusia honorer yang menjadi mayoritas tenaga teknis di OPD."

"DPRD menangkap bahwa ini harus menjadi prioritas pemikiran utama," kata Hasan.

Hasan juga menyoroti pentingnya menghitung kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi tuntutan tersebut. 

"Hubungan paruh waktu dan penuh waktu terkait dengan kapasitas fiskal."

"Sejauh ini kebijakan ini berasal dari pusat bahwa semua honorer daerah harus lambat laun dijadikan P3K."

"Namun, porsinya terbatas. Dari 2.700 honorer, hanya sekitar 1.000 yang mendapatkan alokasi tahun ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa upah honorer saat ini masih jauh dari layak.

"Berbeda-beda, tetapi kalau menurut saya belum layak sekali. Ini sangat memprihatinkan bagi kami," ucap Hasan.

Hasan mengusulkan dua opsi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Pertama, segera menjadikan mereka pegawai penuh waktu."

"Kedua, menaikkan upah mereka agar lebih layak. Meski dua skema ini tetap bergantung pada kapasitas fiskal Pemda," ucap dia.

Baca juga: Sosok Pak Alvi, Guru Honorer Merangkap jadi Pemulung, Mengabdi 36 Tahun, Haru Bertemu dengan Murid