Daddy Rohanady Minta OPD Jawa Barat Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Capai Target PAD 2024

"Di Dinas Perhubungan ada layanan untuk angkutan massal, selain ada pergeseran dari anggaran negara ke anggaran operasi, juga ada karena stretching."

"Yang jelas sekarang salah satu indikatornya adalah pelayanan angkutan massal, sehingga belanja operasi untuk memberikan angkutan massal itu, belanja jasa operasi."

"Kemudian di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar misalnya, tadinya kan kalau dirata-rata sekitar 20 ribu target untuk rutilahu."

"Untuk rutilahu di tahun 2024 hanya sekitar 2.600-an yang menjadi kewenangan provinsi, nah kewenangan kabupaten sekitar hampir 6 ribu."

"Pusat tidak mau lagi intervensi, jadi kalau dihitung-hitung hanya 9 ribu mestinya."

"Nah ini terkait dengan regulasi yang ada, soal siapa yang bisa diberi bantuan rutilahu di pembebasan masyarakat dari kawasan umum bagian dari pembebasan stunting."

"Di Perkim juga tadi saya bicara soal pengurangan persentase penduduk miskin, nah ini berkaitan dengan kawan-kawan kabupaten kota ketika disebut daerahnya miskin gak mau, padahal dibalik itu ada program yang digunakan untuk pementasan rakyat yang penduduknya miskin."

"Kalau kabupaten kota tidak mau disebut daerah miskin, praktis tidak dapat bantuan, tapi saat diberi tahu dapat bantuan, baru berduyun-duyun minta bantuan."

"Nah ini juga menurut saya butuh kawan-kawan kabupaten kota ini membuka diri terhadap berbagai hal itu," jelas dia.

Contoh lainnya di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar.

Di mana, kata Daddy, ada program yang berkaitan dengan sambung listrik gratis.

Ia menyebut, di Jawa Barat sendiri masih banyak rumah yang belum teraliri listrik.

"Berikutnya, di Dinas ESDM yang berkaitan dengan satuan sambungan listrik gratis."

"Ada sekitar lebih dari 10 ribu, nah ini nanti kan pada akhirnya kita bisa lihat, masih banyak rumah di Jawa Barat yang belum punya sambungan listrik, rumah sudah terang iya tapi dari mertuanya lah disambungkan dan lainnya."

"Nah seperti ini bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan," katanya.