Ono Surono Jelaskan Alasan Fasilitas DPRD Jabar Tak Tersentuh Efisiensi Anggaran

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menanggapi kabar terkait tidak adanya pengurangan anggaran terhadap berbagai fasilitas yang diterima Anggota DPRD Jawa Barat di tengah upaya efisiensi belanja daerah. 

Ia menegaskan, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

“Soal DPRD provinsi yang tidak terdampak efisiensi, jadi gini, kalau DPRD, kepala daerah, pejabat negara, pejabat daerah, ASN, terkait dengan gaji dan tunjangannya itu memang tidak diefisiensikan berdasarkan surat edaran Mendagri dan juga Inpres,” ujar Ono usai menghadiri Rapat Terbatas Pemkab Cirebon bersama Anggota DPRD Provinsi Jabar di Kantor Bupati Cirebon, Rabu (21/5/2025).

Menurutnya, anggaran untuk gaji, tunjangan dan fasilitas lain bagi pejabat, termasuk anggota dewan, tidak termasuk dalam kategori belanja yang bisa dipangkas. 

Satu-satunya komponen yang mengalami pemangkasan hanyalah belanja pakaian dinas kepala daerah.

“Bukan hanya DPRD, misalnya Gubernur, ya Gubernur itu karena beliau tidak mau seragam dinas, dia tidak biasa pakai seragam PDH, PDL, PSL. Sehingga beliau menolak."

"Makanya di komponen belanja baju dinasnya Gubernur itu, ter-efisiensi Rp150-an juta,” ucapnya. 

Ia juga mencontohkan dirinya yang tidak menjahit kain pakaian dinas yang dibagikan karena lebih memilih berpakaian kasual, meski tetap menerima jatah kain.

Namun, katanya, penolakan atas hal-hal kecil seperti ini bukan berarti fasilitas tersebut bisa dihapuskan secara keseluruhan.

“Saya dibagi kain, tapi saya tidak dijahit dan tidak pernah memakai, karena baju saya kayak gini."

"Tapi waktu itu kalau saya tolak, yang lainnya nanti gimana, yang suka pakai baju safari, gitu ya,” ujar dia.

Ono menambahkan, kebijakan efisiensi justru menyasar kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada publik.

“Efisiensi itu hanya dilakukan terkait dengan perjalanan dinas, seminar, rapat dan kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai output yang jelas, yang tidak terkait dengan pelayanan publik. Jadi sudah jelas,” katanya.

Sebagai informasi, belanja DPRD Provinsi Jabar dalam APBD 2025 memang tidak menunjukkan perubahan signifikan meski penjabaran anggarannya telah direvisi hingga lima kali melalui peraturan gubernur.