SBMI Kritisi Minimnya Sinergitas Satgas Kemenaker hingga BPMI dalam Pemberantasan TKW/TKI Ilegal

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Koordinator Departemen Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia ( SBMI), Juwarih, mengkritisi minimnya sinergitas lintas sektoral.

Terutama dalam satuan tugas (satgas) yang dibentuk sejumlah instansi untuk mencegah pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedur.

Baca juga: APJATI Dorong Polda Jabar Tindak Tegas Penyalur TKW Ilegal yang Kena Sidak di BIJB Kertajati

Pasalnya, sejauh ini sejumlah instansi justru membentuk satgas sendiri-sendiri, misalnya Kemenaker RI melalui Satgas Penempatan PMI, BP2MI memiliki Satgas Sikat Sindikat, hingga Satgas TPPO dari Polri.

Pihaknya mengakui, hingga kini belum melihat sinergitas antarsatgas tersebut, dan terkesan berjalan sendiri-sendiri meski beberapa di antaranya dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, sampai daerah.

"Di Kemenaker, BP2MI, dan lainnya punya satgas masing-masing, tapi kami justru melihatnya tidak saling bersinergi," ujar Juwarih saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Kamis (28/9/2023).

Ia mendorong, setiap satgas yang dibentuk seluruh lembaga pemerintah tersebut saling bersinergi dalam memaksimalkan pencegahan pemberangkatan calon PMI nonprosedural.

Juwarih mewanti-wanti agar antarinstansi yang telah memiliki satgas semacam itu tidak mengedepankan ego sektoral, dan justur harus semakin memperkuat sinergitas antarinstansinya.

"Tinggal ditentukan saja leading sector dalam satgas ini siapa, dari Kemenaker atau BP2MI, karena saat ini masih jalan sendiri-sendiri, sehingga pengawasannya kurang optimal," kata Juwarih.

Ia mengatakan, dicegahnya pemberangkatan 32 calon PMI dalam sidak Kemenaker di BIJB Kertajati beberapa waktu lalu seolah menjadi bukti belum optimalnya pengawasan pemberangkatan calon PMI 

Diperketatnya pengawasan pemberangkatan calon PMI dari Bandara Soekarno - Hatta membuat para mafia tersebut berpindah ke bandara lainnya termasuk BIJB Kertajati.

"Pada dasarnya mafia selalu memanfaatkan celah mencari bandara mana yang pengawasannya dianggap lemah untuk keberangkatan calon PMI nonprosedural," kata Juwarih.

Baca juga: BIJB Kertajati Disidak, Kemenaker Temukan 32 Calon TKW Ilegal Akan Berangkat ke Timur Tengah