Ada Kenaikan Rp 15 M di Laporan Neraca LHP BPK Tahun 2022, DPRD Majalengka Gunakan Hak Interpelasi

lembaga legislatif menemukan adanya kenaikan anggaran dalam laporan neraca yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Eki Yulianto
Anggota Banggar DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas didampingi Wakil Ketua I DPRD Majalengka, Didin Jaenudin (kanan) dan Wakil Ketua II DPRD Majalengka, Asep Eka Mulyana (kiri) 

Wakil Ketua II DPRD Majalengka, Asep Eka Mulyana yang didampingi oleh Wakil Ketua I, Didin Jaenudin mengaku mendukung penuh inisiasi yang disampaikan anggota Banggar tersebut.

Sebab, kata dia, hal tersebut memang sejatinya harus dipertanyakan langsung ke Bupati.

"Secara prinsip kami mendukung apa yang disampaikan oleh Dasim sebagai inisiator, karena ada hal-hal yang memang bagi dirinya harus dipertanyakan kepada Bupati."

"Sehingga, insyaallah fraksi kami mendukung apa yang disampaikan inisiatornya Pak Dasim," kata Asep.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka Eman Suherman yang tidak hadir dalam rapat kemarin, kini tampak datang.

Kehadiran Sekda dalam rapat tersebut, ialah untuk membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dengan TAPD dan dalam rapat kerja yang dilaksanakan sejak Rabu-Jum'at(5-7/7/2023).


Usai rapat, Eman menjelaskan, ketidakhadiran dirinya pada rapat kemarin dikarenakan menghadiri suatu kegiatan di Bandung, yakni Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


Menurutnya, acara tersebut SAKIP merupakan salah satu program strategis di Pemerintahan Daerah. 


"Saya ke Bandung kemarin, membuka acara, jam 1 saya harus membuka terkait dengan pelaksanaan Bimtek, Bimtek apa Bimtek SAKIP."


"Kami merasa perlu karena sakip merupakan program strategis di Pemerintahan Daerah, karena dengan SAKIP kita memahami ini menjadi bahan perbaikan kebijakan kita menjadi bahan yang akan dipakai OPD dalam rangka mengrendisaint program kegiatan. 
Hari ini posisi SAKIP kita ini baru 2,81 masih B."


"Kami ingin Majalengka bisa naik menjadi BB, berbagai macam upaya salah satunya membuat program pendampingan, kita hadirkan narasumbernya dari biro organisasi Jawa Barat, kemudian dari Kemenpan TB, kemudian dari Sumedang juga."


"Semua ini kita lakukan sama-sama dalam rangka bagaimana pemerintah Kabupaten Majalengka bisa berkinerja bagus, sekali lagi tidak bermaksud kami mengabaikan dari undangan itu, karena kebetulan posisinya lagi di jalan," ujar Eman.


Di sisi lain, Eman berharap dalam pembahasan tersebut, ada kesepahaman antara TAPD dan Banggar DPRD. 


Apalagi, menurut Sekda, proses pembahasan akan kembali dilaksanakan pada Jumat besok.


”Harapan kami karena ini tiga hari waktunya, kemarin tidak hadir, sekarang kita hadir dan besok masih diagendakan, tentunya ada kesepahaman dari TAPD dari banggar terhadap persoalan yang menjadi catatan-catatan yang disampaikan oleh banggar," ucap mantan Kepala Dina PUTR itu.

 

Sumber: Tribun Cirebon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved