Komisi II DPRD Kota Cirebon Sesalkan Peran BPKPD Belum Maksimalkan Tapping Box ke Wajib Pajak
Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong BPKPD Kota Cirebon untuk memaksimalkan potensi pajak dari aktivitas perdagangan dan jasa.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mutiara Suci Erlanti
lihat foto
BPKPD akan berkoordinasi dengan Kantor Cabang BJB Cirebon untuk membahas mekanisme secara detail terkait pengajuan alat terseut, sehingga dialokasikan secepatnya.
Ia menargetkan, kebutuhan mendesak penambahan unit alat tersebut sebelum Ramadan ini sudah ada pengajuan agar segera dipakai wajib pajak di Kota Cirebon.
"Kami menyetujui untuk selalu koordinasi intensif dengan Komisi II DPRD Kota Cirebon dalam memantau penerapan tapping box di Kota Cirebon," kata Hermilian Eka.
Manajer Hubungan Lembaga Kantor Pusat BJB, Haris S Sinaga, mengatakan, BJB menunggu BPKPD untuk perbaikan dan penambahan alat rekam transaksi ini.
"Kami hanya menunggu usulan dari pemerintah daerah melalui kantor cabang untuk penambahan unit ini, karena kantor pusat kami hanya dari sisi penganggaran," kata Haris S Sinaga.
| Komisi II DPRD Dorong Pengurangan Piutang PBB-P2, Warga Cirebon Bisa Dapat Keringanan Pajak |
|
|---|
| Bupati Lucky Hakim Ikut Instruksi Dedi Mulyadi Hapus Denda Pajak, Jadi Kado Jelang HUT Indramayu |
|
|---|
| Polemik Kenaikan PBB Mulai Ada Titik Terang, Ini Kata Ketua DPRD Kota Cirebon |
|
|---|
| Wali Kota Cirebon Temui Perwakilan Gerakan Rakyat Cirebon, Isu PBB Disepakati Tanpa Turun ke Jalan |
|
|---|
| Respons Warga Terdampak 1.000 Persen PBB Seusai Bertemu Wali Kota Cirebon |
|
|---|
![[FULL] Kursi Menpolkam Budi Gunawan yang Belum Diisi Presiden saat Reshuffle, Pakar: Ada Prof Mahfud](https://img.youtube.com/vi/1heRJr2NdnY/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.