Breaking News:

Berita Kuningan

Sejumlah Kepala Desa dari Kuningan Bertolak ke Senayan, Ternyata Mereka Lakukan Hal Ini

Sejumlah kepala desa dari Kabupaten Kuningan, sekitar jam 07.00 WIB pagi tadi sudah berada di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: dedy herdiana
HO/Tribuncirebon.com
Sejumlah kepala desa dari Kuningan bertolak ke Senayan, Selasa (17/1/2023). 

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Sejumlah kepala desa dari Kabupaten Kuningan, sekitar jam 07.00 WIB pagi tadi sudah berada di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka bertolak bareng kendaraan rombongan sekitar malam tadi.

Di ketahui ternyata, kedatangan mereka di sana untuk ikut bergabung bersama ribuan kepala desa se-Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI) dalam menyuarakan tuntutan berkaitan dengan revisi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Baca juga: Sosok Yan Fitriyana Husen, Pengusaha Muda di Kuningan yang Masuk Bursa Caleg Golkar 2024

Koordinator Aksi APDESI dari Kabupaten Kuningan, Irfan Fauzi yang juga Kepal Desa, Kecamatan Garawangi, kepada wartawan mengatakan, kegiatan yang berlangsung dengan ribuan kepala desa itu melakukan tuntutan kepada DPR RI, yang dititik beratkan pada revisi beberapa pasal pada UU nomor 6/2014.

"Terutama pada pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa, dituntut (revisi) menjadi 9 tahun. Kami meminta agar periodisasi jabatan kepala desa yang tercantum 3 periode pada undang-undang tersebut, agar dihilangkan atau tanpa ada batasan periodisasi jabatan," ujarnya.

Alasan itu, kata dia mengemuka karena sebagai rakyat, tentu punya hak dipilih dan memilih.

"Selama masyarakat menaruh kepercayaan kepada kami, maka kami masih punya hak untuk menjabat (kembali)," ujarnya.

Tuntutan lain yang mereka lakukan itu pemerintah harus bisa mengeluarkan Dana Desa sesuai dengan janjinya, yakni besarannya 10 persen dari APBN.

"Saat ini dana desa yang dikeluarkan pemerintah belum mencapai 10 persen dari APBN. Padahal, saat terbentuknya UU Desa, pemerintah menjanjikan akan mengeluarkan dana desa dengan besaran 10 persen dari APBN untuk membangun Indonesia dari bawah. Janji pemerintah pusat tersebut hingga saat ini belum juga diwujudkan," ujarnya.

Tuntutan terakhir, kata dia mengemuka untuk disahkannya Calon Tunggal dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

"Jadi tidak usah ada calon pendamping, bilamana memang hanya seorang calon kades yang mendaftarkan diri di Pilkades," katanya.

Sementara, Kepala Desa Linggasana Hj Heni sekaligus pengurus Sekretariat APDESI Kabupaten Kuningan,mengatakan, rombongan kades dari Kabupaten Kuningan yang ikut aksi di Senayan hari ini ada sejumlah 43 orang.

"Kita ikut sebagai perwakilan para kades se-Kuningan. Hanya sehari, dan hari ini juga langsung pulang lagi ke Kuningan," ujarnya. (*)

Baca juga: Video Heboh Kecelakaan Hebat Korban Alami Putus Kaki, Begini Kata Polisi Kuningan

 

Baca berita Tribuncirebon.com lainnya di GoogleNews

Sumber: Tribun Cirebon
  • Tribun Shopping

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved