Breaking News:

Dilaporkan Bawaslu Majalengka ke Bawaslu Jabar, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan KPU Majalengka

Bawaslu Majalengka melaporkan KPU Majalengka terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu ke Bawaslu Jabar.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
Istimewa
Ketua Bawaslu Majalengka Agus Asri Sabana (paling kanan) beserta anggota Bawaslu Majalengka Dede Sukmayadi (baju hitam), Idah Wahidah (kerudung pink) dan Abdul Rosyid (paling kiri). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Bawaslu Majalengka melaporkan KPU Majalengka terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu ke Bawaslu Jabar.

Dugaan pelanggaran administratif tersebut sedang dalam proses persidangan.

Kordiv Penanganan Pelanggaran, Abdul Rosyid mengatakan, dugaan pelanggaran itu, yakni KPU Majalengka melakukan verifikasi kegandaan anggota partai politik (parpol).

Namun, verifikasi yang dilakukan tidak menghadirkan langsung orang yang bersangkutan melainkan melalui video call.

Padahal menurutnya, harusnya verifikasi dilakukan dengan menghadirkan langsung pihak yang bersangkutan.

"Verifikasi kegandaan anggota parpol melalui video call/vicall, padahal harusnya langsung," ujar Abdul kepada Tribun, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: KPU Majalengka Dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Diduga Langgar Administratif Pemilu

Kata dia, pelanggaran itu tertuang dalam Pasal 39 ayat 1 PKPU 4/2022.

Yang mana berbunyi, dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

"Selain itu, KPU Majalengka juga diduga melanggar Pasal 40 ayat 4 PKPU 4/2022, dan Keputusan KPU Nomor 331 tahun 2022."

"Pasal 40 ayat 4 sendiri berbunyi dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat," ucapnya.

Oleh karena itu, dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan Bawaslu Majalengka.

Pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran administrasi pemilu.

Dugaan pelanggaran administrasi itu pun sudah masuk sidang tahap awal dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran administrasi dan tahap kedua mendengarkan jawaban/tanggapan terlapor.

Dalam agenda itu, Bawaslu Jabar memanggil Bawaslu Majalengka sebagai pihak pelapor dan KPU Majalengka sebagai pihak terlapor.

"Sidang pendahuluan sudah dilaksanakan pada 23 September 2022 kemarin bertempat di Bawaslu Jabar. Dihadiri kordiv Hukum Data dan Informasi, Idah Wahidah, D.Ag,. M.Si dan hadir juga terlapor dalam hal ini KPU Majalengka."

"Sementara kemarin juga kami telah melanjutkan dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan materi temuan dan jawaban/tanggapan terlapor yang langsung dihadiri oleh Ketua Bawaslu Majalengka Agus Asri Sabana, beserta anggota Bawaslu Majalengka Dede Sukmayadi, Idah Wahidah dan Abdul Rosyid," jelas Idah Wahidah, selaku Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Majalengka.

Meski demikian, jenis pelanggaran tersebut baru sebatas dugaan dan baru akan terjawab kebenarannya setelah selesai persidangan.

"Substansinya itu nanti terungkap di persidangan," katanya.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved