Breaking News:

Buntut UMK 2022 Tidak Naik, Buruh di Bandung Barat Tak Akan Dukung Ridwan Kamil Jadi Capres

Kang Emil itu tidak mengabulkan rekomendasi Pemkab Bandung Barat soal kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 7 persen

Editor: Machmud Mubarok
Humas Pemprov Jabar
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG BARAT - Ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengancam tidak akan mendukung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil jika dia jadi mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2024 mendatang.

Ancaman tersebut mencuat setelah pria yang akrab disapa Kang Emil itu tidak mengabulkan rekomendasi Pemkab Bandung Barat soal kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 7 persen sesuai keinginan para buruh, sehingga UMK KBB tahun 2022 tidak mengalami kenaikan.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) KBB, Budiman mengatakan, para buruh tidak akan mendukung Ridwan Kamil jika jadi mencalonkan diri sebagai calon presiden karena buruh kecewa dengan keputusannya yang mengabaikan rekomendasi Pemkab Bandung Barat.

"Gubernur Jawa Barat sangat mengecewakan, jangan harap jadi (calon) presiden kita coblos, gak akan ada dukungan penuh (dari buruh)," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: APINDO Bersyukur UMK Majalengka Hanya Naik Rp 18.000: Semoga Pelaksanaannya Lancar

Baca juga: Pemerintah Resmi Tetapkan UMK Indramayu 2022, Hanya Naik 0,78 Persen Jadi Rp 2.391.567,15

Gubernur Jawa Barat dalam menetapkan UMK ini, kata Budiman, hanya memandang dari aspek regulasi pemerintah pusat saja, tetapi tidak memikirkan rekomendasi dari bupati/walikota di Jawa Barat.

Padahal, kata Budiman, sebetulnya gubernur itu memang memiliki diskresi untuk mengabulkan rekomendasi soal kenaikan upah tersebut, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi  Jawa Timur.

"Contoh Jawa Timur ada kenaikan 4 hingga 5 kabupaten/kota yang dianggap ring satunya Jawa Timur. Kalau berdasarkan PP 36 memang tidak naik, tapi kan disitu ada diskresinya gubernur, jadi naik dengan rata-rata Rp 75 ribu atau setara 1,74 persen," kata Budiman.

Sedangkan Gubernur Jabar sendiri, kata dia, hingga saat ini tidak memperhatikan hal kecil seperti itu, sehingga Ridwan Kamil pun dinilai buruh di Bandung Barat tidak melihat kondusivitas wilayah.

"Prinsipnya kalau bagi kami, Gubernur Jawa Barat itu tidak menggunakan hak diskresinya beliau. Jadi, lebih kepada PP nomor 36," ucapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved