Breaking News:

Ibu Gugat Anak di Majalengka

Pengadilan Terus Berusaha Damaikan Kasus Ibu Gugat Anak di Majalengka, Ika Wartika Sempat Minta Maaf

Pengacara dari Sri Mulyani, Mohamad Asep Rahman dan Agus Susanto menyepakati untuk terus melakukan upaya damai.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mumu Mujahidin
Istimewa
Ika Wartika sempat datang ke rumah ibu angkatnya Sri Mulyani untuk meminta maaf terkait kasus yang sedang dihadapi. 

Dan berdasarkan agama, hati nurani, moral, sosial tidak mungkin seorang anak melepas status ibunya demikian juga sebaliknya.

“Tidak ada agama manapun yang membenarkan seseorang harus membatalkan status anak dari ibunya, atau anak membatalkan status ibu, yang juga didukung oleh hukum positif dengan pembuktian akta kelahiran, jadi jika ada  perdamaian sebelum putusan sidang sangat diharapkan, dan sejak awal itu kami harapkan,” ucap Cahyadi.

Baca juga: Kasus Ibu Gugat Anak di Majalengka Masuk Tahap Mediasi, Ibu Tetap Ingin Batalkan Akta Kelahiran Anak

Baca juga: Sidang Lanjutan Ibu Gugat Anak di Majalengka, Sang Ibu Kekeuh Kuasai Warisan Mendiang Suami

Pengacara dari Sri Mulyani, Mohamad Asep Rahman dan Agus Susanto menyepakati untuk terus melakukan upaya damai.

Ditemui usai sidang, Asep mengaku sudah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut terhadap kliennya.

Namun, mereka tetap pada pendiriannya ingin melepas status anak dan membatalkan akta kelahiran dengan alasan tak pernah melahirkan anak.

“Untuk damai kita siap saja, tergantung prinsipal, kita sudah ngasih pemahaman ini. Namun keukeuh pada pendiriannya,” jelas Asep yang mengaku bertemu terakhir kali usai lebaran untuk bersilaturahmi sekaligus mengetahui kondisi kesehatannya dan memberikan pemahaman bagaimana proses persidangan akan berlanjut.

Kuasa Hukum Ika Wartika, Cahyadi, Wahyu Harmoko serta Asep Suangsa dalam jawaban perkara atas gugatan mengatakan, Gugatan Perkara No 7/Pdt.G/2021/PN MJL yang disampaikan tergugat dianggap keliru.

Menurut mereka, kutipan Akta Kelahiran No 41/SAL.1958 merupakan masalah yang bersifat pubik dalam bidang kelahiran.

Oleh karenanya menjadi sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No 51/2009.

“Merujuk Pasal 1967 Kitab Uu Hukum Perdata (KUH Pdt) Gugatan yang disampaikan juga dianggap kedaluarsa sebab telah melampaui waktu lebih dari 30 tahun yakni 38 tahun," jelas dia.

Halaman
123
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved