Kades Se Kuningan Demo

DPRD Kuningan Janji Pembayaran BPJS Bagi Perangkat Desa akan Segera Diselesaikan Hari Ini

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cirebon, Budi Setiawan menjelaskan, hal ini bukanlah kesalahan dari pihak pelaksana di masing-masing daerah.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mumu Mujahidin
Kontributor Kuningan/Ahmad Ripai
Ratusan Kepala Desa dan Pamong Desa melakukan aksi demo di halaman Gedung DPRD Kuningan, Senin (9/3/2020). 

Laporan Kontributor Tribuncirebon.com, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN - Pihak BPJS Kesehetan mengklaim adanya perubahan sistim dalam aplikasi pembayaran.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cirebon, Budi Setiawan menjelaskan, hal ini bukanlah kesalahan dari pihak pelaksana di masing-masing daerah.

"Melainkan adanya perubahan system dalam aplikasi pembayaran," kata Budi di depan peserta audensi yang di pimpin Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Senin (9/03/2020).

Menurutnya perubahan itu berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang turun awal tahun kemarin.

"Sebenarnya, kita sudah sosialisasikan sebelumnya," jelas dia.

Masih di tempat sama, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy mengatakan, pemerintah sebetulnya telah menyiapkan anggaran untuk melakukan pembayaran BPJS seperti pada sebelum-sebelumnya.

"Kami pastikan, untuk pembayaran BPJS bagi perangkat desa akan segera diselasaiakan hari juga," ungkap Zul sapaan akrab Ketua DPRD Kuningan.

Berdasarkan pantauan TRibuncirebon.com di depan kantor DPRD Kuningan, massa terus menyampaikan aspirasi silih berganti.

BREAKING NEWS - Ratusan Kades Demo di Kantor DPRD Kuningan, Minta Kartu BPJS Diaktifkan

VIDEO - Ratusan Kades dan Pamong Desa se-Kuningan Demo di DPRD, Minta BPJS Diaktifkan

Menurutnya seruan ini merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemerintah daerah.

Diketahui sebelumnya, massa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengancam tak menyetorkan uang pajak dari setiap warga.

Hal itu terjadi, jika pemerintah daerah tidak bisa melakukan aktivasi BPJS Kesehatan bagi perangkat desa.

"Kami akan stop tak bayar pajak," ungkap Muhamad Muhtarom, Kasi Pelayanan di Kantor Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, Senin, (9/03/2020).

Pemerintah sudah selayaknya, kata dia, memberikan pelayanan maksimal terhadap perangkat desa.

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tolak Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, Ini Alasannya

Inilah Fadilah dan Keistimewaan Surat Yasin bagi Muslim, Disebutkan di dalam Hadis Rasulullah SAW

Terlebih dengan posisi sekarang ini, komposisi perangkat desa itu sebagai pejuang pajak.

"Sudahmah nista sebagai pejuang pajak. Kalangan perangkat rata-rata lulusan sarjana ini, hanya sebagai cukong pemerintah," tandas dia.

Di samping itu, pemerintah yang full makan daripada hasil pajak masyarakat melalui PBB.

Idealnya malu dengan tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara di daerah.

"Mana tanggungjawab pemerintah. Mana tugas dewan yang baru-baru mendapat tunjungan perumahan sebesar Rp 12 juta perbulan," jelas dia.

Pembunuh Cewek Bertato Burung Hantu di Lembang Diminta Serahkan Diri, Polisi Sudah Kantongi Bukti

Waspada Gelombang Tinggi, Besok Selasa 10 Maret 2020 di Beberapa Perairan Indonesia, Lampung & NTB

Suasan demo yang sempat memanas, otomatis mendapat pengawalan dari petugas keamanan Polres Kuningan.

"Di sini kami tidak anarkis, melainkan hanya minta kepastian dalam aktivasi BPJS," sebut orator tadi.

Ratusan Kepala Desa Demo

Ratusan Kepala Desa dan Pamong Desa menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Kuningan, Senin (9/3/2020).

Menurut salah seorang Pamong Desa, aksi mereka tersebut menuntut pengaktifan kartu BPJS.

"Kami mendesak kepada anggota dewan bisa bekerja. Terutama dalam aktivasi BPJS untuk kebutuhan masyarakat semua," ucap Ade, Pamong Desa Margasari, Kecamatan Luragung.

Ade menyebutkan, pihak BPJS seharusnya tidak sepihak menonaktifkan kepesertaan mereka, para kades.

Adapun menurutnya, pihak BPJS sama sekali tak mensosialisasikan peraturan soal nonaktif-nya kartu BPJS para kades.

"Ketidakaktifan kartu BPJS kami miliki itu jelas sepihak, mana dan kapan mereka melakukan sosialisasi," 

Disamping itu, para kades juga menuntut paksa kepada anggota dewan, untuk memberikan jawaban dan kepastian.

"Tolong pak dewan, usahakan BPJS untuk mengaktifkan kartu kami semua,"katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribuncirebon.com dengan judul BREAKING NEWS - Ratusan Kades Demo di Kantor DPRD Kuningan, Minta Kartu BPJS Diaktifkan

Sumber: Tribun Cirebon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved