Objek Wisata di Kuningan Banyak di Lahan TNGC, Perhutani dan BBWS

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Gubernur Jabar KDM (Kang Dedi Mulyadi) mengancam menutup objek wisata di lahan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) di Kuningan.

Di Kuningan, objek wisata tersebar di sejumlah daerah dan juga lahan milik pihak lain.

Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kuningan, Rito, di Kantor Setda Kuningan, Komplek KIC (Kuningan Islamic Centre). 

"Sebenarnya soal wisata di lahan TNGC bukan kewenangan pemerintah daerah. Namun, melihat pergerakan wisata di Kuningan, Pemda (Pemerintah Daerah) hanya memberikan pelayanan dalam bentuk kenyamanan fasilitas umum atau fasilitas sosial untuk pengunjung," kata Rito saat di wawancara Tribun, sore sekitar pukul 17. 00 WIB tadi, Selasa (13/1/2026). 

Selain itu, kata Rito, wisata alam di Kuningan, mayoritas berada di tanah luar pemerintah daerah.

"Ya, untuk lokasi wisata di Kuningan itu kebanyakan berada di tanah orang. Tanah orang itu maksudnya, wisata yang berada di lahan TNGC, Perhutani, dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai)," kata Rito lagi. 

Rito mengungkapkan target kunjungan wisatawan datang ke Kabupaten Kuningan tahun ini. 

"Kami menyakini, jumlahnya akan lebih banyak dari tahun sebelumnya sekitar 4 juta wisatawan. Nah, di tahun 2026 ini akan lebih dari jumlah 4 juta kunjungan," kata Rito lagi.

Ancaman penutupan wisata alam di lahan TNGC ( Taman Nasional Gunung Ciremai ) diutarakan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Hal ini mendapat dukungan dari Gugun Rudi Guntara yang juga pengusaha wisata alam di Kampung Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. 

"Kami sebagai pelaku usaha jasa wisata, tentu mendukung kebijakan KDM. Dukungan ini, bukan menyangkut dengan masalah persaingan bisnis, melainkan demi menjaga kelestarian hutan alam lereng Gunung Ciremai," kata Gugun saat berbincang dengan Tribun, Selasa (13/1/2026). 

Melihat komposisi bisnis di lahan TNGC, kata Gugun, selama ini belum dapat memberikan kebaikan terhadap pemerintah daerah.

Hal itu terbukti dengan pendapatan dari usaha wisata tersebut. 

"Secara bisnis wisata, apa yang diberikan TNGC kepada pemerintah? Sementara, kami sebagai pelaku usaha wisata sangat jelas. Menyumbang kepada pendapatan asli daerah dari retribusi atau pajak usaha kami. Baik dari parkir atau pajak resto," kata Gugun lagi.