BPH Migas Bareng Anggota DPR RI Rokhmat Ardiyan Ajak Warga Awasi Oknum Mafia Migas

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) berkomitmen memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi agar semakin tepat sasaran.

Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan BBM Subsidi menggunakan surat rekomendasi yang digelar di Horison Tirta Sanita Hotel, Kuningan, Jawa Barat, Senin (27/4/2026).

Anggota Komite BPH Migas, Baskara Agung Wibawa, mengatakan, komoditas migas nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga tekanan ekonomi.

"Untuk Indonesia masih mampu menjaga ketahanan energi nasional," kata Baskara Agung Wibaya. 

Upaya pemenuhan kebutuhan migas itu jelas merupakan hasil kerja keras pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga energi bagi masyarakat.

“Mungkin sudah banyak tahu di belahan  negara mengalami lonjakan harga energi dan kesulitan menjaga pasokan, namun Indonesia relatif mampu bertahan. Artinya, bahwa negara hadir memastikan BBM, khususnya yang bersubsidi, tetap tersedia dan terjangkau,” ujarnya.

Melihat ketersediaannya, Baskara mengaku bahwa tantangan yang kini dihadapi adalah memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

"Upaya ini dilakukan pemerintah melalui BPH Migas mulai menerapkan sistem digital dalam penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi. Melalui sistem tersebut, seluruh proses menjadi lebih transparan, terdata, dan mudah diawasi," ucapnya. 

Baskara mengingatkan bahwa keberhasilan sistem tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi.

"Melainkan juga pada komitmen dan integritas semua pihak, yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi XII DPR RI, H Rokhmat Ardiyan, menegaskan, pihaknya senantiasa terus mengawal kebijakan BPH Migas agar implementasinya di lapangan berjalan sesuai tujuan.

"BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat kecil, sehingga tidak boleh dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, khususnya kalangan mampu," kata Rokhmat Ardiyan yang juga Politisi Gerindra ini. 

Perlu diketahui bahwa di Komisi XII komitmen mengawal BPH Migas agar BBM bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran.

"Jangan sampai ketersediaan dan pasokan BBM ini hanya dinikmati kaum berada. Kami mengajak masyarakat untuk ikut aktif pengawasan distribusi BBM subsidi dan tak sungkan bikin laporan dari masyarakat sangat penting dalam mengungkap praktik penyimpangan yang kerap terjadi," katanya.