Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Jelang pelantikannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon definitif, Sophi Zulfia menerima amanah baru dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon.

Sophi ditunjuk sebagai Dewan Pakar Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Kabupaten Cirebon hingga 2027 dalam sebuah musyawarah yang melibatkan PCNU dan pengurus RMI.

Saat dikonfirmasi, Sophi membenarkan penunjukan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

Baca juga: Pilkada Cirebon 2024, Suhendrik Jadi Cawawali Pertama Sambangi GP Ansor Cirebon, Apa Kata Mereka?

"Penobatan ini merupakan tanggung jawab besar yang harus senantiasa dijaga."

"Saya mohon doanya agar diberikan kelancaran menjelang pelantikan saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon," ujar Sophi, Senin (21/10/2024).

Sophi juga berharap dapat membangun sinergi antara DPRD dan RMI dalam berbagai kegiatan keagamaan.

Terutama yang terkait dengan pesantren, demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang religius dan harmonis.

Baca juga: Pemda Indramayu Targetkan 107.906 Hektare Luas Sawah Bisa Tanam Padi di Musim Tanam Rendeng

Ketua RMI Kabupaten Cirebon, KH Ahmad Marzuki, menyampaikan rasa syukurnya atas kesediaan Sophi untuk berkhidmat sebagai Dewan Pakar RMI.

“Kami berterima kasih atas kesediaan Ibu Sophi untuk berkhidmat di RMI NU Kabupaten Cirebon."

"Tugas besar ke depan banyak, terutama dalam hal pendataan pesantren di Kabupaten Cirebon,” ucap KH Ahmad Marzuki.

Baca juga: BOCORAN Harga Terbaru BBM di Jawa Barat Besok 22 Oktober 2024, BBM Jenis Ini Turun Rp1400

Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) sendiri adalah badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertugas membina dan mengembangkan pesantren.

RMI berperan penting dalam memperkuat sistem pendidikan dan dakwah di pesantren serta mendukung pengembangan kapasitas para santri dan kyai.

RMI juga berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pesantren dan pemerintah dalam pengembangan kebijakan yang mendukung pendidikan pesantren, serta memastikan tradisi keilmuan Islam sesuai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tetap berlanjut.

Baca juga: 6 Titik Lokasi Operasi Zebra di Jabodetabek Besok 22 Oktober 2024. Pelanggaran Ini yang Diincar

Sementara itu, pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang semula dijadwalkan pada 16 Oktober 2024 harus ditunda.