Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNCIREBON.COM, CIMAHI - Sejumlah guru sekolah swasta dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Cimahi saat hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2023/2024, Senin (17/7/2023).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka memprotes hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 karena dinilai ada kecurangan, terutama sistem zonasi hingga akhirnya merugikan sekolah swasta baik SD maupun SMP.

Saat unjuk rasa itu, masa aksi membentangkan spanduk dan pamflet yang bertulisan terkait pelaksanaan PPDB.

Kemudian mereka menyampaikan tiga tuntutan kepada anggota DPRD Kota Cimahi serta berharap bisa segera ditindaklanjuti.

Baca juga: PPDB 2023 Selesai, Fortusis Jabar Akui Banyak Orangtua Siswa yang Mengadu

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kota Cimahi, Ahmad Rofii mengatakan, dalam aksi unjuk rasa kali ini, pihaknya menuntut PPDB di Kota Cimahi dievaluasi secara menyeluruh karena disinyalir banyak kecurangan.

"Kecurangan yang terjadi, contohnya banyak sekolah negeri yang tidak mematuhi Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cimahi Nomor 420 tentang PPDB," ujarnya saat ditemui sela aksi unjuk rasa, Senin (17/7/2023).

Ia mengatakan, dalam SK tersebut kuota per rombongan belajar (rombel) sudah ditetapkan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun pada kenyataannya ada sekolah melebihi rombel yang sudah ditentukan.

"Ini pelanggaran sudah turun-temurun kami swasta sangat sabar tapi (negeri) semakin serakah. Dugaan kecurangan yang ada adalah kami sebut zonatif atau zona titipan yang merusak sistem di sekolah kami," kata Ahmad.

Menurutnya, kecurangan ini berpengaruh terhadap kondisi sekolah swasta yang sudah mengalami penurunan siswa setiap tahunnya.

Bahkan, dari sekitar 8.000 lulusan SD, tercatat hanya ada sekitar 1.600 orang yang masuk ke 32 SMP swasta di Kota Cimahi.

Baca juga: Pelaksanaan PPDB SMP 2023 di Kuningan, Pejabat Disdikbud Klaim Tidak Ada Pengaduan dari Masyarakat

Ahmad mengatakan, menurunnya jumlah siswa SD yang masuk ke sekolah swasta itu karena sekolah negeri diduga melakukan mark up siswa antara 1-3 rombel per sekolah dan diduga menambah kelas bayangan.

"Seharusnya SPM kan 32 siswa tapi kenyataannya ada yang sampai 40-42 orang. Jadi pada tahun 2023 ini kami (sekolah swasta) mengalami penurunan siswa sebanyak 251 siswa," ucapnya.

Sedangkan pada tahun lalu, kata dia, semua sekolah swasta di Cimahi bisa menerima 1.960 siswa. Sedangkan pada tahun ini kurang lebih hanya 1604 siswa, sehingga sisanya kebanyakan masuk ke sekolah negeri.

"Jadi itu sisa yang 4.000 pada kemana, jadi kita buktikan hari ini sekolah negeri betul-betul gemuk, kalau bisa lihat 30 persen swasta 70 persen milik negeri," ujar Ahmad.