Menolak Mobil Dinas Baru, Bupati Majalengka Terpilih: Ini Demi Kepentingan Masyarakat

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Bupati dan Wakil Bupati Majalengka terpilih, Eman Suherman - Dena M Ramdhan, sepakat untuk menolak pengadaan mobil dinas baru.

Penolakan mobil dinas baru itu, karena lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dan memprioritaskan program pembangunan daerah sebagai visi misinya dalam Pilkada Serentak 2024.

Bupati Majalengka terpilih, Eman Suherman, mengakui, masih banyak kegiatan lain yang lebih prioritas baik untuk pembangunan infrastruktur, maupun penanggulangan kemiskinan.

Baca juga: Bupati dan Wabup Majalengka Terpilih Sepakat Menolak Mobil Dinas Baru, Ini Alasannya

"Ini demi kepentingan masyarakat, karena harus betul-betul menjadi yang paling utama dibandingkan kepentingan pribadi," ujar Eman Suherman saat ditemui di kediamannya di Jalan Ahmad Kusumah, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Rabu (30/1/2025).

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga memperketat anggaran seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tahun 2025  tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD.

Karenanya, jika pasangan Eman dan Dena tidak mengambil langkah strategis maka dikhawatirkan kegiatan yang digelar untuk kepentingan masyarakat tidak mendapatkan anggaran yang cukup.

Pihaknya mengakui, anggaran yang disiapkan Pemkab Majalengka untuk pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas.

"Di antaranya, untuk pembangunan infrastruktur hingga penanggulangan kemiskinan yang dari sisi urgensitas lebih dibutuhkan masyarakat Majalengka," kata Eman Suherman.

Baca juga: Viral Teror Pelemparan Batu di Ciwidey Bandung, Pengendara Mobil Diduga Nyaris Dibegal OTK

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka telah menganggarkan dalam APBD 2025 untuk mobil dinas bupati dan wakil bupati terpilih.

Penjabat Sekda Kabupaten Majalengka, Aeron Randi, memastikan, anggaran itu tetap bisa dialihkan sesuai kebijakan dari pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

"Kalau anggarannya (untuk mobil dinas baru bagi bupati dan wabup) memang sudah disiapkan di APBD 2025, tetapi bisa dieksekusi dan bisa juga tidak," ujar Aeron Randi.