Bawaslu Dapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pilbup Cirebon: ASN Tak Netral hingga Orang Wafat Terdaftar

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Cirebon nomor urut 4, Mochamad Luthfi-Dia Ramayana melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebon 2024 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon, Rabu (4/12/2024) sore.

Laporan tersebut menyebut adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa, hingga kuwu yang diduga tidak netral dan mendukung salah satu paslon secara terstruktur, sistematis dan masif.

Saat tiba di Kantor Bawaslu Kabupaten Cirebon sekira pukul 15.40 WIB, Luthfi tidak didampingi oleh Dia.

Baca juga: Urbanisasi dan Regrouping Wilayah Jadi Biang Penurunan Partisipasi Pilkada Kabupaten Cirebon

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu hanya didampingi Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Jamil Abdul Latief dan Sekretaris, Waswin Janata, yang juga kuasa hukum Paslon 04 serta beberapa tim sukses lainnya.

Diketahui, pukul 17.00 WIB mereka baru diterima masuk ke ruangan khusus untuk memberikan laporan beserta bukti-bukti atas temuan tim saat proses Pilkada 2024 kepada Bawaslu.

“Dari informasi yang kami kumpulkan, dugaan keberpihakan ini terjadi hampir di seluruh kecamatan, sekitar 70 persen."

"Bahkan, ada indikasi pelanggaran seperti buruh migran yang diduga terdaftar sebagai pemilih hingga nama orang yang sudah meninggal ikut terdata,” ujar Kuasa Hukum Paslon 04, Waswin Janata saat diwawancarai di Kantor Bawaslu Kabupaten Cirebon, Rabu (4/12/2024) malam.

Menurutnya, laporan tersebut mencakup dua aspek, yakni pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif.

“Kami percaya Bawaslu dapat menyidangkan dan mengambil keputusan terkait pelanggaran-pelanggaran ini."

"Setidaknya, tiga ASN sudah direkomendasikan untuk diperiksa lebih lanjut,” ucapnya.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Suara Sementara Pilgub Jabar 2024, Dedi-Erwan Unggul di 9 Daerah

Waswin juga mengungkapkan, bahwa laporan ini bukan untuk mengganggu proses demokrasi.

Sebaliknya, laporan tersebut merupakan upaya menjaga integritas pemilu.

“Pak Luthfi tidak ingin demokrasi di Kabupaten Cirebon tercoreng. Jika dugaan ini dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk untuk pesta demokrasi ke depan,” jelas dia.

Selain itu, Waswin menyebutkan adanya potensi pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika penetapan hasil Pilbup tidak memuaskan.

Namun, saat ini pihaknya memilih fokus pada pelaporan di Bawaslu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah memproses dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh sejumlah ASN dan perangkat desa.

Beberapa kasus bahkan telah dilimpahkan ke Polresta Cirebon dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Hasil rekomendasi kami menunjukkan Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Karangwareng terlibat mendukung salah satu paslon."

"Berkasnya sudah kami limpahkan ke Polresta,” kata Sadaruddin dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran oleh Camat Dukupuntang yang viral di media sosial.

“Kasus ini telah diteruskan ke BKN karena terbukti melanggar netralitas,” ujarnya.

Bawaslu berharap pelaporan dugaan pelanggaran ini dapat menjadi langkah menjaga netralitas dan kredibilitas Pilbup Cirebon 2024.

“Kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan indikasi pelanggaran agar pemilu berjalan jujur dan adil,” ucap Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu, Rudi Hartono.

Laporan yang disampaikan tim Paslon 04 menambah daftar panjang dugaan pelanggaran Pilbup Cirebon 2024 yang saat ini masih dalam proses penanganan Bawaslu.