Menanti Solusi Nyata Menekan Masalah Klasik Perkawinan Anak di Indramayu

Hal ini pula yang membuat muncul sigma negatif dengan istilah RCTI di tengah masyarakat yang merupakan singkatan dari ‘Rangda Cilik Turunan Indramayu’.

“Nah Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu ingin melihat sebenarnya ada gap atau pembatas di mana untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual di Indramayu, salah satunya perkawinan anak karena perkawinan anak sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual,” ujar dia.

Darwinih menilai, untuk penyelesaiannya tidak bisa pemerintah jalan sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi dari berbagai pihak. 

Termasuk komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran hingga sumber daya manusia (SDM) agar implementasi Perda yang sudah ada dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu sendiri dalam hal ini masih optimistis pemerintah mau membenahi masalah klasik yang terjadi di Kabupaten Indramayu tersebut.

Hal senada disampaikan, Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, di mana perda yang sudah ada memang belum terimplementasikan dengan baik di Indramayu.

Pihaknya pun mendukung penuh diskusi publik yang seperti yang digelar Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu hari ini.

Pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan memerlukan dukungan dari NGO atau stake holder lainnya diluar pemerintah.

Syaefudin mengatakan, hasil diskusi hari ini pun harus dijadikan bahan masukan untuk evaluasi kinerja pemerintah ke depannya.

Di sisi lain, lanjut Syaefudin, pihaknya turut mendukung implementasi perda dalam bentuk anggaran. Hanya saja, anggaran tersedia memang relatif kecil.

“Makanya saya juga meminta kepada Disduk-P3A Indramayu untuk menjadikan diskusi ini sebagai rekomendasi dalam rangka untuk pembahasan di APBD 2025, supaya implementasi Perda bisa maksimal,” ujar dia.

Baca juga: Aktivis Perempuan Soroti Banyaknya Pernikahan Anak, Sebabkan Tingginya Angka Perceraian di Indramayu