Evaluasi SKPD di Rapat Komisi II DPRD Kota Cirebon

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dievaluasi dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024 Komisi II DPRD Kota Cirebon.

Sedikitnya, ada empat SKPD yang mendapatkan evaluasi, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon.

Keempat SKPD tersebut dinilai menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pembangunan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso menyampaikan, evaluasi dilakukan karena masih terjadi fluktuasi anggaran 2023 dari masing-masing SKPD.

Dia berharap, program kegiatan pada 2023 dapat terlaksana hingga akhir tahun agar anggaran bisa terserap sepenuhnya.

“Harapannya, semua program kegiatan 2023 terlaksana, termasuk pokir yang hingga hari ini belum selesai."

"Sampai hari ini pokir tahap satu dari 5 miliar baru ter-SPK-kan 1 miliar,” ujar Karso melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Kamis (2/11/2023).

Karso juga mengimbau, perihal penerbitan SPK dapat rampung pada 17 November.

Sehingga sisa anggaran sejumlah Rp 11 miliar dapat selesai sebelum 20 Desember 2023.

“Mudah-mudahan bisa selesai, karena versi BPKBD dananya sudah disiapkan,” ucapnya.

Karso juga menilai, beberapa SKPD masih belum mencapai sasaran pendapatan asli daerah (PAD).

Seperti DKPPP yang belum mengalami kenaikan signifikan, ia tetap mengapresiasi hal tersebut.

“Seperti DKPPP, masih ada yang belum mencapai sasaran, meski memang ada perkembangan dari 5 persen ke 25 persen."

"Sistem pembayaran juga sudah menggunakan QRIS, dan ditargetkan mencapai 700 juta hingga akhir Desember,” jelas dia.