Begini Alasan Bupati Menyetujui Sekda Diusulkan sebagai Penjabat Bupati Majalengka

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Pasangan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, dan Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana, bakal mengakhiri masa jabatannya pada 19 Desember 2023.

Bupati Karna juga menyetujui apabila DPRD Kabupaten Majalengka mengusulkan Sekda Kabupaten Majalengka, Eman Suherman, diusulkan sebagai Penjabat Bupati Majalengka.

Baca juga: Bupati Karna Sobahi Setuju Sekda Diusulkan sebagai Kandidat Penjabat Bupati Majalengka

Ia mengaku terdapat beberapa alasan terkait persetujuan Eman sebagai Pj Bupati Majalengka yang menggantikannya seusai masa jabatannya berakhir pada Desember 2023.

"Pj Bupati harus pejabat tinggi pratama eselon 2A, dan di Majalengka hanya satu, yaitu Sekda," ujar Karna Sobahi saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD Kabupaten Majalengka, Jalan KH Abdul Halim, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Jumat (15/9/2023).

Selain itu, menurut dia, sosok Pj Bupati haruslah orang yang benar-benar memahami seluruh potensi Kabupaten Majalengka, sehingga dapat dimaksimalkan.

Terlebih masa jabatannya dalam memimpin Majalengka mencapai lebih dari satu tahun hingga kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik.

"Sosok penjabat bupati ini harus yang tahu persis potensi Kabupaten Majalengka, karena masa jabatannya cukup panjang," kata Karna Sobahi.

Ia mengatakan, waktu satu tahun dalam memimpin suatu daerah merupakan cukup panjang, sehingga harus bekerja keras membangun daerah.

Namun, pihaknya mengakui jika diperbolehkan memilih maka bakal memilih kalangan birokrat untuk menduduki kursi penjabat bupati.

Selain itu, pemilihan sosok birokrat tersebut juga bertujuan agar sistem pemerintahan tidak terbawa arus, terutama pada momen tahun politik ini.

Pasalnya, berdasarkan aturan birokrat tidak boleh bermain di ranah politik praktis, sehingga diharapkan bakal lebih fokus membangun Majalengka.

"Saya menilai, lebih bagus birokrat, karena sudah paham betul tentang pemerintahan, dan tidak masuk wilayah politik," ujar Karna Sobahi.