Konflik Internal Partai Marak, Ketua PKB di Pangandaran Klaim Banyak Kader yang Pindah ke Partainya

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNCIREBON.COM, PANGANDARAN - Mendekati Pemilu 2024, dunia politik semakin memanas. Seperti akibat konflik internal partai, banyak kader dan simpatisan yang di pertengahan jalan malah memilih berpindah partai.

Seperti yang disampaikan oleh Otang Tarlian selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran.

Bahwa, saat ini pihaknya cukup banyak menerima kader dari partai lain dan kebanyakan menjadi simpatisan PKB.

Meskipun demikian, pihaknya pun tidak menutup informasi dan menutup diri bahwa kader atau simpatisan PKB ada yang mungkin berpindah haluan partai yang tentu dengan berbagai alasannya.

"Nah, sebaliknya kami pun banyak menerima kader-kader dari partai lain yang masuk menjadi kader kami," ujar Otang dihubungi Tribunjabar.id melalui WhatsApp, Senin (14/8/2023) pagi. 

"Bahkan, ada yang mencalonkan diri sebagai Bacaleg di Pangandaran. Tapi, itu enggak perlu lah kita sebutkan dari partai-partai mana'nya."

Karena, hal seperti itu sebenarnya dinamika politik yang sangat lumrah dan bakal terjadi di semua partai.

"Namun catatannya, siapapun yang pindah ke PKB Pangandaran, saya merasa bukan ikhtiar saya untuk mencatut atau mengambil kader lain untuk masuk ke PKB tanpa etika atau apapun."

"Karena, menurut saya pilihan partai itu seperti keimanan kita, enggak bisa dipaksakan," katanya.

Perpindahan kader partai lain ke PKB seperti yang terjadi dalam minggu-minggu ini, ada satu tokoh masyarakat yang ingin bergabung dengan PKB di Pangandaran.

Secara komunikasi, satu tokoh masyarakat ini sudah menyatakan sikap untuk mendukung. 

Menjadi pengurus atau tidaknya, Dia tetap siap menjadi simpatisan PKB.

"Kami tentu sangat gembira menyambut kader baru, siapapun dan dari kalangan manapun yang siap mendukung PKB, kami sangat gembira, kami terbuka dan sangat berterimakasih karena itu yang kamu harapkan," ucap Otang. (*)

Baca juga: Dukung Prabowo Sebagai Capres, PKB Pangandaran Mengaku Belum Ada Perintah Komunikasi Lintas Partai