Aceng Fikri Mantan Bupati Garut Fenomenal Nyalon Lagi di DPD RI: Ini Amanat Jaga Nama Baik Keluarga

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNCIREBON.COM, GARUT - Mantan Bupati Garut periode 2009-2014, Aceng Fikri kembali ikut serta dalam pertarungan politik di tahun 2024.

Kali ini ia dipastikan mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Sudah Dibuka 12 Hari, Baru Segini Parpol yang Daftarkan Bacaleg ke KPU Majalengka 

Sebelumnya, ia juga sempat meraih kursi DPD Jabar periode 2014-2019, namun di tahun 2019-2024 ia gagal meraih kursi politik.

Aceng menyatakan kesiapannya saat ini untuk kembali bertarung di jalur independen sudah 100 persen, pendaftarannya sebagai Bacalon DPD RI Jabar sudah ia lakukan Kamis kemarin.

"Alhamdulillah sudah memenuhi semuanya, sudah keluar berita acaranya, tinggal menunggu nomor urut, apapun konsekuensinya (jika) sudah masuk di area pertarungan, harus siap segalanya," ujarnya saat ditemui Tribunjabar.id di kediamannya, Jumat (12/5/2023) petang.

Di dunia politik independen, Aceng tentu bukan orang baru, sejumlah strategi politik untuk mendulang suara sudah dipersiapkannya.

Ia memiliki sejarah menang dalam pertarungan politik independen, pertama saat menjadi bupati Garut, kedua, ia mampu meraih jutaan suara di DPD RI wilayah Jawa Barat periode 2014-2019.

Namun menurutnya, strategi yang matang dalam pertarungannya kali ini harus dipersiapkan, itu karena namanya perlahan mulai tidak terdengar oleh publik.

Baca juga: PAN Majalengka Daftarkan 50 Kadernya Jadi Bacaleg ke KPU, Rona: Kader Saya Over Load 

Hal tersebut lantaran ia sempat berhenti di dunia politik periode 2019-2024, sehingga masyarakat yang baru memiliki hak pilih cenderung tidak mengenalnya.

"Kalau dulu nama saya waktu mencalonkan di 2014 itu masih booming, siapa yang gak kenal waktu itu (termasuk) yang sudah berusia hak pilih ya," ungkapnya.

Dengan kondisi itu, Aceng tetap optimis untuk memenangkan kembali kursi di DPD RI.

Hal tersebut lantaran ia membawa tiga misi penting jika nantinya bisa kembali masuk ke dunia politik. Pertama, ia ingin kepentingan daerah di Jawa Barat lebih diperhatikan, salah satunya pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.

Menurutnya, saat ini postur APBD lebih difokuskan untuk penggunaan belanja pegawai, sementara belanja untuk publik itu persentasenya lebih kecil.

"Maka ini perlu dimediasi dengan pemerintah pusat ya, sehingga apa yang menjadi harapan daerah terutama peningkatan kesejahteraan dan akselerasi pembangunan itu terjawab, maka medianya adalah menggunakan institusi DPD," ungkapnya.