Geruduk KPU Kabupaten Cirebon, Massa HMI Tuntut Transparansi Seleksi PPK dan PPS

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cirebon mendatangi KPU Kabupaten Cirebon, Jalan R Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (24/1/2023).

Mereka menuntut transparansi dalam seleksi badan adhoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon.

Dalam unjuk rasa yang dikawal puluhan petugas Polresta Cirebon tersebut, massa tampak membawa bendera HMI dan spanduk bertuliskan "Ada Apa dengan KPU Kabupaten Cirebon."

Koordinator aksi, Sefi Ajiana, mengatakan, terdapat beberapa kejanggalan yang membuat massa menyimpulkan proses rekrutmen itu kurang transparan.

Baca juga: 200 PPK se-Kabupaten Cirebon Dilantik, KPU Sebut Langsung Bekerja Mulai Hari Ini

Di antaranya, nilai seleksi Computer Assisted Test (CAT) diumumkan secara langsung setelah tes, namun nilai seleksi wawancara yang menjadi dasar kelulusan tidak diumumkan.

"Hasil penilaian akhir secara komulatif juga tidak diumumkan kepada publik, padahal dalam tahapan Pemilu seharusnya melibatkan partisipasi publik," kata Sefi Ajiana.

Karenanya, pihaknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Cirebon kurang transparan dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024, khususnya dalam perekrutan badan adhoc PPK dan PPS.

Ia mengatakan, kejanggalan dalam proses rekrutmen tersebut juga ramai di media sosial, sehingga HMI Cirebon menuntut KPU Kabupaten Cirebon membuka transparansi penilaiannya.

Baca juga: Perekrutan PPK Dianggap Bermasalah, Mahasiswa Geruduk Kantor KPU Majalengka

"Jangan sampai ini dimanfaatkan golongan tidak bertanggungjawab, karena ada peserta nilai CAT tinggi tapi wawancaranya tidak lolos, dan ada juga peserta tidak ikut wawacara tiba-tiba lolos," ujar Sefi Ajiana.

Para komisioner KPU Kabupaten Cirebon dipimpun langsun Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi, tampak menemui massa aksi secara langsung untuk berdiskusi mengenai tuntutan mereka.

Saat itu, Sopidi menyampaikan, proses rekrutmen badan adhoc dari awal sampai akhir pada Pemilu 2024 justru lebih transparan dibanding Pemilu 2024.

Namun, pihaknya mengakui KPU Kabupaten Citebon tidak diperintahkan secara eksplisit untuk mengumumkan hasil seleksi wawacara para peserta.

"Ini menjadi masukan bagi kami untuk memunculkan hasil seleksi wawancara, karena tidak seperti tes CAT yang hasilnya secara otomatis muncul," kata Sopidi.

Para mahasiswa yang tampak tak puas mendengar respons itu langsung pergi dan tetap pada pendiriannya, yakni menilai KPU Kabupaten Cirebon tidak transparan dalam rekrutmen PPK serta PPS.