Breaking News:

Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, HMI Majalengka Tawarkan Solusi Ini ke Pemerintah

selain menolak rencana kenaikan BBM, HMI Majalengka memberikan sejumlah solusi untuk pemerintah yang harus diteruskan ke pusat

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Eki Yulianto
Suasana unjuk rasa puluhan mahasiswa HMI di depan Gedung DPRD Majalengka untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Rabu (31/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA- Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (31/8/2022).

Aksi penolakan itu dilakukan di depan Gedung DPRD Majalengka hingga menggelar dialog bersama perwakilan anggota dewan.

Kepada media, Ketua Umum HMI Majalengka, Agi Muhlis Bahari mengungkapkan, pihaknya memang mengetahui bahwa lembaga legislatif daerah bukan pengambil kebijakan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Mahasiswa HMI Demo di Depan Gedung DPRD Majalengka

Namun, pihaknya menyampaikan sejumlah aspirasi yang harus diterima dan diteruskan kepada pemerintah pusat.

"Kami ke sini selain menolak rencana kenaikan BBM, kami juga menolak kenaikan harga listrik dan mendesak pemerintah memberantas mafia sektor minyak, gas migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," ujar Agi, Rabu (31/8/2022).

Dalam hal ini, HMI Majalengka memberikan sejumlah solusi untuk pemerintah yang harus diteruskan oleh anggota legislatif.

Salah satu solusinya, agar pemerintah memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

"Lalu pemerintah juga harus membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan  roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik."

"Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai  dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke  sektor Industri, pertambangan dan perkebunan," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved