Ukraina Ternyata Sudah Siapkan Rencana Jika Presiden Zelensky Tewas Akibat Serangan Rusia

"Mereka harus membuat amandemen konstitusi yang menurutnya Ukraina akan menolak setiap tujuan untuk memasuki blok mana pun."

Rusia telah lama menuntut agar Ukraina setuju untuk mengesampingkan bergabung dengan North Atlantic Treaty Organisation (NATO).

Rusia menyatakan syarat Ukraina tak boleh gabung NATO adalah mutlak.

Hal tersebut lantaran, Rusia khawatir Ukraina bisa dijadikan pangkalan NATO dan negara itu memiliki dukungan militer besar untuk merebut Semenanjung Krimea.

Mengakui Krimea Sebagai Wilayah Rusia

Sebuah kendaraan melewati jembatan Crimean Road And Rail sepanjang 19 km di atas Selat Kerch yang menghubungkan Rusia Selatan dengan Semenanjung Krimea, Selasa, 15 Mei 2018. (AFP/Alexander NEMENOVA)
Selanjutnya, mengakui Semenanjung Krimea sebagai wilayah Rusia.

"Kami juga telah berbicara tentang bagaimana mereka harus mengakui bahwa Krimea adalah wilayah Rusia dan bahwa mereka perlu mengakui bahwa Donetsk dan Lugansk adalah negara merdeka. Dan hanya itu. Itu akan berhenti sebentar lagi." kata Peskov. 

Dikutip Sputniknews Krimea memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia pada Maret 2014 setelah kudeta Maidan di Kiev.

Krimea telah menjadi bagian dari Ukraina sejak 1954.

Baca juga: Hari Ke-13 Invasi Rusia ke Ukraina: Tuduhan Zelenskiy Hingga Pernyataan Menlu China

Pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev memberi wilayah ini pada Ukrania yang kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet hingga negara ini bubar pada 1991.

Sejak saat itu, Krimea menjadi wilayah semiotonom dari negara Ukraina yang memiliki ikatan politik kuat dengan Ukraina, namun memiliki ikatan budaya yang kuat dengan Rusia.

Krimea memiliki badan legislatif sendiri,  Dewan Tertinggi Krimea beranggotan 100 wakil rakyat dan kekuasaan eksekutif  dipegang Dewan Menteri yang dipimpin seorang ketua yang berkuasa atas persetujuan Presiden Ukraina.

Mengakui Republik Separatis Donetsk dan Lugansk sebagai negara merdeka

Rusia mengakui dua negara baru itu dengan nama Republik Rakyat Donestk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR).