Breaking News:

UMK Majalengka

Mengacu PP 36, UMK Majalengka Tahun 2022 Hanya Naik Rp 18 Ribu, Ini Kata Sekda

jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2021 maka kenaikan UMK Kabupaten Majalengka hanya naik sebesar Rp 18.000.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mumu Mujahidin
Tribuncirebon.com/EKi Yulianto
Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Majalengka (ABM) unjuk rasa di depan kantor Bupati Majalengka, Senin (15/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) di berbagai daerah saat ini sedang menjadi perbincangan hangat.

Pasalnya, kenaikan UMK di tahun depan diprediksi hanya naik sekian persen.

Hal itu membuat para buruh di Indonesia, termasuk di Majalengka menolak dan membuat aksi turun ke jalan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman mengatakan, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2021 maka kenaikan UMK Majalengka hanya naik sebesar Rp 18.000.

Perhitungan tersebut berdasarkan pertimbangan beberapa faktor, termasuk angka inflasi yang terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 1,76 persen.

Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Majalengka (ABM) unjuk rasa di depan kantor Bupati Majalengka, Senin (15/11/2021).
Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Majalengka (ABM) unjuk rasa di depan kantor Bupati Majalengka, Senin (15/11/2021). (Tribuncirebon.com/EKi Yulianto)

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 1,51 persen serta sejumlah perhitungan lainnya.

Untuk penentuan UKM sendiri, kini masih menunggu penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) yang rencananya baru akan ditetapkan pada 28 November 2021 mendatang.

“Jika mengacu pada PP 36 dan Menteri Ketenagakerjaan No B-M.383/HI.01.00/XI/2021, tertanggal 9 November 2021, perihal penyampaian data Perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2022 maka akan banyak kabupaten/kota yang tidak bisa menaikan UMK, dan Majalengka sendiri hanya sebesar Rp 18.000. Cirebon malah hanya Rp 10.000. Ada beberapa kabupaten/kota di Jabar yang tidak bisa menaikan UMK, malah kabupaten tetangga,” ujar Eman, Selasa (16/11/2021).

Menurutnya, dalam surat yang diterbitkan pemerintah tersebut juga dikatakan, bahwa penetapan upah minimum harus berdasarkan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Baca juga: Buruh di Indramayu Murka Kalau Benar UMK 2022 Cuma Naik Rp 18 Ribu, Siap Demo dan Nginap di Pendopo

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved