Breaking News:

PPKM di Jawa Barat

Kabupaten Cirebon Turun Status Lagi Jadi PPKM Level 4, Majalengka, Indramayu dan Kuningan Level 2

Kabupaten Cirebon menjadi satu-satunya daerah di wilayah Ciayumajakuning yang kembali berstatus PPKM Level 4

Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com
PPKM Leevel 3 dan Level 4 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Kabupaten Cirebon menjadi satu-satunya daerah di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) yang kembali berstatus PPKM Level 4. Padahalpada pekan sebelumnya, Kabupaten Cirebon sudah berada di level 3.

Selain Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta juga masuk PPKM Level 4.

Sementara Kota Cirebon berada di Level 3. Tiga daerah lainnya, yaitu Kabupaten Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, tetap berstatus PPKM Level 2.

Secara keseluruhan, tingkat keterisian tempat tidur perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di Jawa Barat untuk pertama kalinya berada di angka satu digit.

Baca juga: Kabupaten Cirebon dan Purwakarta Kembali Masuk PPKM Level 4, Ridwan Kamil Ungkap Penyebabnya

Baca juga: Suka TaK Suka PPKM Tetap Diperpanjang, Nih Syarat Baru Perjalanan Transportasi, Wajib Lakukan Ini

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil BOR Jabar kini di angka 9,3 persen. Trennya terus turun sejak Juli 2021 yang pernah menyentuh angka di atas 90 persen. Sementara ketentuan WHO angka BOR maksimal 60 persen.

"Jadi ini pertama kalinya BOR rumah sakit kita berada di satu digit. Syukur alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat mempertahankan," ujar Ridwan Kamil dalam acara konferensi pers secara virtual di Kota Bandung, Selasa (14/9/2021).

Pemerintah Pusat telah mengumumkan perpanjangan PPKM level 13 - 20 September 2021. Sebanyak 11 daerah di Jabar berada di level 2, sebanyak 14 daerah level 3, dan dua daerah level 4 yakni Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cirebon.  

Namun meski level 4 tapi di Purwakarta dan Cirebon sebetulnya tidak ada penambahan jumlah kasus. Data-data ini sedang disinkronisasi. Pemda Provinsi Jabar memfasilitasi komunikasi antara dua pemda tersebut dengan Pemerintah Pusat. 

“Jadi kesimpulannya bukan ada kenaikan kasus, tapi lebih kepada update data lama yang baru berhasil disinkronisasi dengan Pemerintah Pusat," jelas pria yang kerap disapa Kang Emil.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved