Jelang Musim Kemarau 2021, Ini Strategi BPBD Lakukan Pencegahan Karhutla dan Pemenuhan Air Bersih 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN – Menghadapi musim kemarau yang kerap membuat kekeringan di daerah tidak lepas dari tanggungjawab pemerintah daerah melalui BPBD Kuningan, dalam mengantisipasi dan memberikan pelayanan terhadap warga korban bencana. 

Saat ditemui Kepala BPBD Kuningan, Indra Bayu di ruang kerjanya mengatakan, bahwa untuk menghadapi musim kekeringan dan ancaman bahaya kebakaran hutan dan ladang.

“BPBD tentu sudah melakukan kordinasi dengan BPBW (Badan Penanggulangan Bencana Wilayah) Jawa Barat dan sejumlah steakholder di Kabupaten Kuningan, seperti TNI-Polri dan BTNGC serta Perhutani,” ungkap Indra kepada Tribuncirebon.com saat live FB tadi, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Sekda Kuningan Geram, Nama dan Jabatannya Dicatut dalam Mutasi ASN, Penerimaan CPNS, dan P3K

Baca juga: Bupati Kuningan Klaim 72 Ribu Anak–anak di Kuningan Miliki Kartu Identitas, Bisa untuk Daftar BPJS

Indra menyebut, untuk ancaman kebakaran hutan dan ladang itu sebelumnya telah dilakukan rapat kordinasi mengenai teknis serta penanganan saat terjadi kebakaran.

“Kita kemarin rapat kordinasi dan melakukan uji lapangan di wilayah Kuningan utara yang masih kawasan TNGC. Disamping itu, kita secara teknis telah mengecek jalur sekat bakar dan pembuatan kolam membran juga,” ujar Indra yang sebelumnya Camat Subang.

Mengenai luas wilayah TNGC, kata Indra mengklaim ada sebanyak 32 Desa di Kuningan dan 24 Desa di Majalengka yang masuk kawasan TNGC. 

“Untuk desa yang masuk kawasan TNGC, ada 32 Desa dari Kuningan dan 24 Desa dari Majalengka. Kepada lapisan masyarakat, tentu diberikan materi atau sosialisasi saat mengadapi bencana kebakaran hutan dan ladang. Selain itu juga, diberikan penyadaran kepada masyarakat untuk lebih waspada dan melakukan pencegahan terhadap kejadian karhutla tersebut," ujarnya.

Bicara kawasan TNGC yang habis terbakar berdasarkan catata BPBD, Indra menybeut untuk tahun sekarang mengalami pengurangan jumlah luas lahan.

“Melihat data 2018 itu merupakan kejadian Karhutla di kawasan TNGC terparah, dengan bandingan angka dalam data kami. Pada tahun 2018 itu sekitar 1250 hektar, kemudian pada tahun 2019 ada sekitar 150 hektae dan pada tahun 2020 itu ada sekitar 10087 hektare. Kemudian untuk dugaan api, ini bisa melalui kajian dan tentu memiliki rewad dan punishment terhadap liingkungan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Menyingung soal jumlah daerah di Kuningan yang terancama kekeringan, Indra mengaku bahwa untuk jumlah daerah kekeringan di Kuningan ini tersebar di 11 Kecamatan.

“Ada 10 Kecamatan di Kuningan yang menjadi langganan kekeringan pada setiap tahunnya. Seperti di Kecamatan karangkancan, Cigandamekar, Cidahu, Cibeureum, Cibingbin dan Kecamatan lainnya,” ujarnya.  

Kecamatan yang menjadi langganan kekeringan, Indra menjelaskan, bahwa grade masing – masing daerah ini tidak sama.

“Ya untuk grade kekeringan di 10 Kecamatan tadi, gradenya ada sedang, rendah dan tinggi atau memang susah air bersih,” ujarnya.

Kasus kekeringan ini, kata Indra mengaku telah menjadi laporan resmi BPBD kepada pemerintah daerah atau terhadap SKPD terkait, dalam melakukan pengentasan dari ancaman bencana alam kekeringan tersebut.

“Iya kan, kekeringan sepertinya sudah menjadi langganan. Dan ini melalui kajian anggota kami dilapanagan, telah di laporkan kepada pimpinan untuk mendapat penanganan lebih cepat. Ya seperti diketahui dalam penanganannya itu ada yang membuat instalasi air melalui program pamsimas dan atau pembuatan sumur bor melalui anggaran desa setempat,” ujarnya. (*)