Dugaan Kasus Kuningan Caang, DPRD dan Mahasiswa Desak Aparat Penegak Hukum Serius

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Dugaan kasus penerangan jalan umum (PJU) yang dikenal dengan proyek Kuningan Caang yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Kuningan, mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy dan sejumlah mahasiswa saat melaksanakan audiensi di Gedung DPRD Kuningan, Senin (8/9/2025).

Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, mengaku telah bersurat resmi ke aparat penegak hukum agar kasus ini tidak berlarut.

“Soal Kuningan Caang, kami telah pansus sudah melakukan telaahan dan kami sudah membuat surat resmi ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan. Kami sejalan dengan mahasiswa dan masyarakat agar ketika ada pelanggaran hukum, segera ditindak,” ungkap Nuzul Rachdy kepada wartawan. 

Program Kuningan Caang yang diluncurkan pertengahan 2023 dengan anggaran Rp 117,5 miliar dan menjadi masalah serius.

"Iya, sebelum kini menjadi penanganan penegak hukum. Legislatif telah melakukan tahapan pengawasan dalam kegiatan tersebut," katanya. 

Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Kuningan, Firgy menuding pengalihan anggaran PJU dilakukan saat Dian Rachmat Yanuar masih menjabat Sekda sekaligus Ketua TAPD. 

"Kini, ia adalah Bupati Kuningan. Seharusnya yang hadir adalah Pak Dian Rachmat. Anggaran itu jelas untuk PJU, tapi justru dialihkan untuk menutup gagal bayar. Kami minta jawaban rasional," katanya.

Absennya Bupati dalam forum audiensi antara mahasiswa dengan Anggota DPRD Kuningan menyulut emosi hingga kekecewaan mendalam. 

"Ketidakhadiran Pak Bupati bagi kami tentu membuat kecewa. Kemudian, dugaan kasus Kuningan Caang kami minta rasionalisasi penggunaan anggarannya seperti bagaimana," katanya. 

Baca juga: Proyek Kuningan Caang Telan Dana Rp 117 Miliar, Bangun PJU di 7.314 Titik