Breaking News:

SOAL THR Untuk Pegawai Honorer di Jawa Barat, Sekda Jabar Beri Penjelasan Begini

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pemberian tunjangan hari raya ( THR) Lebaran tahun ini bagi pegawai honorer

Editor: dedy herdiana
Tribun Jabar - Tribunnews.com
Ilustrasi: Gedung Sate 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pemberian tunjangan hari raya ( THR) Lebaran tahun ini bagi pegawai honorer atau non-ASN di daerah terbentur aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Setiawan mengatakan pihaknya pun mendapatkan banyak pertanyaan dan keluhan dari pegawai non-ASN terkait THR. Namun karena terbentur aturan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa melahirkan kebijakan yang berbeda dari pemerintah pusat.

Setiawan mengatakan yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam pemberian THR dan gaji ke-13  didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 tahun 2021 tentang THR dan gaji ke-13.

Baca juga: SOAL Pegawai Honorer di Jabar Belum Dapat THR, Irfan Suryanagara: Perasaan Wakil Rakyat Ikut Terluka

Dalam PP itu tersebut dijelaskan bahwa target penerima THR adalah ASN dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), pegawai non-ASN di Lembaga Pemerintah non-Kementerian, Sekretariat DPR dan non ASN yang berada di BLU (Badan Layanan Umum) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

“Di daerah, yang non-PNS kalau kita menjabarkan dari PP 63 itu, non-PNS yang dapat hanya yang bekerja di lingkungan BLUD karena memang di UU-nya seperti itu. Untuk tenaga non-ASN lainnya memang tidak dapat berdasarkan PP 63 tahun 2021,” katanya di Bandung, Selasa (11/5/2021).

Merujuk peraturan tersebut, katanya, hanya non-ASN yang bekerja di BLUD seperti rumah sakit yang bisa mendapatkan THR. Hal tersebut sesuai aturannya dari pemerintah pusat.

Setiawan mengaku pihaknya sudah berikhtiar agar pegawai non-ASN di luar BLUD juga bisa mendapatkan THR. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah membuat dua peraturan gubernur (Pergub) untuk THR ASN dan non-ASN.

Baca juga: Jelang Lebaran, Bupati Nganjuk Novi Rahman Justru Kena OTT, Bareskrim Polri Amankan Duit Rp 647 Juta

Dua pergub ini, menurutnya sudah disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi dan fasilitasi.

“Mendagri hanya dapat memberikan fasilitasi untuk pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi ASN, sedangkan yang non-ASN di luar BLUD tidak diberikan rekomendasi/fasilitasi karena sesuai dengan PP63/2021,” katanya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved