Breaking News:

Pengurus DPD Golkar Indramayu Yakin Mahkamah Partai Tak Akan Terima Pengesahan Musda 16 Juli 2020

hingga saat ini polemik internal soal pelaksanaan Musda X DPD Partai Golkar Indramayu masih dalam pembahasan oleh Mahkamah Partai.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Pelaksanaan Musda DPD Ke-X Partai Golkar Indramayu di Hotel Handayani Indramayu, Kamis (16/7/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Indramayu yakin DPP Partai Golkar melalui Mahkamah Partai akan menolak pengesahan Musda X DPD Partai Golkar pada 16 Juli 2020.

Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris DPD Golkar Indramayu, Hilal Hilmawan kepada Tribuncirebon.com, Rabu (30/12/2020).

Seperti diketahui, hingga saat ini polemik internal soal pelaksanaan Musda X DPD Partai Golkar Indramayu masih dalam pembahasan oleh Mahkamah Partai.

"Kami percaya dan yakin pengesahan Musda kemarin oleh DPP sesuai aturan sesuai mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tidak akan dikabulkan oleh Mahkamah Partai," ujar dia.

Baca juga: Kisruh Internal Golkar Indramayu Berlanjut, Siap Gelar Ulang Musda X, Banyak Nama PK Dicatut

Baca juga: Dua Politisi Golkar di Panggil KPK Terkait Kasus Korupsi Tersangka Abdul Rozaq Muslim di Indramayu

Hilal Hilmawan menjelaskan, jajaran pengurus DPD Partai Golkar Indramayu dibawah kepemimpinan Plt Ketua Arya Girinaya serta dirinya selaku Plt Sekretaris taat aturan.

Sedangkan pada pelaksanaan Musda X kemarin, menurutnya tidak sah atau ilegal karena pelaksanannya tidak dihadiri oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Selain itu dalam pelaksanaan itu juga tidak ada surat mandat, sebagaimana yang sudah diatur dalam AD/ART.

Hilal Hilmawan mencontohkan kejadian serupa juga terjadi di daerah Sumatera Utara (Sumut), dimana pelaksanaan Musda dianggap tidak sah.

Selain itu, kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Musda di sana di batalkan.

Padahal semua Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) sudah hadir karena adanya surat mandat. Namun, orang yang membawa surat mandat itu berhalangan hadir di tengah jalan sehingga dibatalkan.

Dalam hal ini, pihaknya menyerahkan penuh semua keputusan ke DPP Partai Golkar

Hilal Hilmawan yakin, dengan aturan yang sudah ada tidak mungkin DPP menerima pengesahan Musda X DPD Partai Golkar Indramayu pada 16 Juli 2020 lalu.

"Sekelas partai golkar harus dipertaruhkan mekanisme yang sudah ada gara-gara Indramayu, saya pikir mereka juga tidak mau mengambil risiko itu," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Resmi Larang Aktivitas FPI, Akan Hentikan Kegiatan yang Dilakukan Front Pembela Islam

Baca juga: Ramalan Zodiak Besok, Kamis 31 Desember 2020, Sagitarius Jadi Gila & Pelit, Taurus Harus Kerja Keras

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved