Update Kasus Covid-19 di Indramayu, Senin 4 Mei 2020, Pasien Positif Corona, PDP, dan ODP Bertambah

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu mengupdate jumlah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Indramayu, Senin (4/5/2020).

Diketahui jumlah pasien positif virus corona, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kabupaten Indramayu pada hari ini bertambah.

• KBM Daring Dianggap Belum Efektif, Masih Ada Guru yang Gaptek, Disdikbud Kuningan Lakukan Evaluasi

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara mengatakan, data yang tercatat kini pasien yang positif virus corona berdasarkan hasil tes swab tenggorokan mencapai 6 orang.

"Ada penambahan satu orang hari ini," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Dari 6 pasien positif virus corona itu, tiga di antaranya masih dirawat intensif di ruang isolasi RSUD Indramayu.

Satu orang sudah dinyatakan sembuh dan dua orang lagi dinyatakan meninggal dunia.

• Pemulung di Indramayu Takut Terpapar Corona, Terpaksa Tetap Memulung Sampah Karena Urusan Perut

Sedangkan pasien yang terkonfirmasi negatif Covid-19 berdasarkan tes swab tenggorokan di Kabupaten Indramayu ada sebanyak 89 orang.

Selain itu, untuk kategori PDP di Kabupaten Indramayu pada hari ini tercatat mencapai 94 orang.

Dengan rincian sebanyak 29 PDP meninggal dunia, sebanyak 28 orang sudah selesai masa pengawasan (sembuh), dan sisanya sebanyak 37 PDP masih dalam tahap pengawasan.

• Besok Akan Berakhir, PSBB Kota Bandung Belum Turunkan Kasus Covid-19 Secara Signifikan, Akan Lanjut?

• Soal Latihan Belajar dari Rumah di TVRI Selasa 5 Mei, untuk SD SMP SMA Materi Matematika dan X-Sains

Untuk kategori ODP di Kabupaten Indramayu pada hari ini tercatat jumlahnya mencapai 741 orang.

Dengan rincian, 586 ODP sudah selesai menjalani masa pemantauan dan sebanyak 155 ODP lagi masih dalam tahap pemantauan.

Atur Regulasi

Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Kabupaten Majalengka sepakat membatasi pergerakan masyarakat yang masuk maupun keluar dari dua wilayah tetangga tersebut.

Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat mengatakan, untuk membatasi pergerakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Indramayu bahkan sudah menyiapkan sebanyak dua check point.

Masing-masing berlokasi di Desa Bogas Kecamatan Tukdana dan Dusun Cikamurang Desa Cikawung, Kecamatan Terisi.

"Ini check point untuk memantau masuk keluarnya masyarakat baik yang mau ke Majalengka maupun ke Indramayu," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Senin (4/5/2020).

Nantinya, setiap pengendara yang melintas akan ditanyai keperluannya melintas batas wilayah oleh petugas yang berjaga.

Petugas akan memilah mana kendaraan yang boleh melintas dan mana kendaraan yang tidak diperbolehkan melintas.

• Ibu Muda Usia 17 Tahun Disekap Suami di Kontrakan, Tak Diberi Makan dan Dianiaya, Kabur Lewat Toilet

• 12 Hari Penerapan PSBB di Kota Cimahi, 2.453 Kendaraan Diminta Putar Balik, Pasien Positif Bertambah

Jika keperluan pengendara itu untuk mudik atau untuk keperluan yang tidak penting maka tidak diperbolehkan lewat.

Masyarakat diminta untuk mentaati kebijakan yang sudah dibuat pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi maupun daerah agar pandemi Covid-19 ini bisa cepat berakhir.

Taufik Hidayat menyampaikan, penyekatan perbatasan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan antar dua daerah yang bakal menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tingkat Provinsi Jawa Barat.

Rencananya, PSBB itu akan dimulai per tanggal 6 Mei 2020 hingga 14 hari kedepan.

"Kita juga sudah rapatkan rencana tersebut dalam rapat koordinasi se-wilayah Ciayumajakuning dalam rangka persiapan PSBB yang bakal dilaksanakan pada 6 Mei mendatang," ujarnya.

• 33 Ribu Kendaraan Terpaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk ke Wilayah Jawa Barat

• Suka Ganti Gaya Rambut Jadi Alasan Kim Jeffrey Kurniawan Buka Usaha Barber Shop

Masih Menggodok Regulasi

 Pemerintah Kabupaten Indramayu masih menggodok regulasi yang bakal diterapkan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serentak.

Rencananya, PSBB serentak itu akan dilakukan oleh seluruh daerah di Jawa Barat pada 6 Mei 2020 hingga 14 hari mendatang.

Pantauan Tribuncirebon.com, meski sudah menunjukan pukul 17.00 WIB rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Indramayu sejak pagi tadi belum juga selesai.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara mengatakan, sosialisasi regulasi PSBB di Indramayu akan disampaikan ke publik pada besok hari.

"Besok saya press rilis," ujarnya kepada Tribuncirebon.com, Senin (4/5/2020).

Sementara itu, Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya siap menerapkan PSBB di Kabupaten Indramayu.

Kesiapan tersebut termasuk jika Kabupaten Indramayu mesti menerapkan PSBB tahap kedua setelah berakhirnya PSBB tahap pertama pada 19 Mei 2020 mendatang.

Hal ini mengingat batas waktu berakhirnya PSBB tahap pertama masih memiliki jeda waktu sebelum lebaran tiba.

Hal ini yang membuat penerapan PSBB kemungkinan bakal diperpanjang pada tahap kedua nanti.

"Kalau kita masih masuk ke dalam PSBB pasti akan kita batasi, tapi kan PSBB kita pada tahap pertama hanya sampai tanggal 19 atau sebelum lebaran, jika kembali diperpanjang akan dilakukan pembatasan yang sama," ucapnya.

Tiga Kunci Tekan Penyebaran Corona

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan terdapat tiga kunci untuk menekan persebaran COVID-19 di Jabar, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, dan tes masif.

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan PSBB mampu mengurangi pergerakan manusia. Larangan mudik dapat menekan kasus impor dari zona merah yang merupakan episentrum COVID-19. Sedangkan tes masif bertujuan untuk memetakan persebaran COVID-19.

"Keberhasilan melawan COVID-19 dalam situasi sekarang ada 3 strategi, yaitu PSBB yang ketat, melarang mudik agar tidak ada kasus impor, lalu tes masif. Di situlah kita bisa menurunkan persebaran COVID-19," kata Kang Emil dalam acara penerimaan bantuan dari donatur untuk penanganan COVID-19 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (4/5).

Menurut Kang Emil, PSBB di lima wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) yang dimulai pada 15 April 2020 dinilai berhasil menurunkan angka reproduksi (Ro) kasus COVID-19. Sebelum PSBB, Bodebek memiliki angka Ro tertinggi dibanding wilayah lain di Jabar yakni 1,27. Setelah 14 hari PSBB pertama hingga 28 April lalu, angka Ro menurun menjadi 1,07.

"Jabar PSBB-nya relatif berhasil, Bodebek khususnya yang tadinya tertinggi dalam kecepatan penularan sekarang sudah turun. Kota atau kabupaten yang tidak PSBB justru naik. Itulah kenapa kita memberlakukan PSBB secara provinsi supaya tren menggembirakan dari yang PSBB hadir juga di daerah yang belum PSBB," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Kang Emil juga mengapresiasi para donatur yang kembali menyalurkan bantuan dalam upaya percepatan penanggulangan COVID-19 di Jabar.

• Zodiak Besok, Selasa 5 Mei 2020: Libra Kurang Mujur, Sagitarius Wasapadai Orang-orang di Sekitarmu

• Apoteker Ini Terkejut Saat Bocah Usia 8 Tahun Ingin Beli Viagra, Alasan Sebenarnya Bikin Terenyuh

• Detik-detik Sebelum Ilham Husaeni Hilang di Bandara Soekarno-Hatta, Sempat Nelpon Sampai Enam Kali

"Karena perangnya kesehatan maka pertempuran di lini depannya adalah dokter dan perawat. Untuk itu, saya apresiasi kepada pihak yang menyumbangkan alat-alat kesehatan maupun sembako dan donasi," katanya.

Bantuan diterima langsung oleh Jabar Bergerak. Rinciannya, 20.000 surgical mask dan 1.000 KN95 dari Yayasan Solusi Bersinar Indonesia dan Bank Sampah Bersinar, 62 baju Alat Pelindung Diri (APD) dan 160 paket sembako dari Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), APD dari UNIKOM, 10.000 paket sembako, dan 30.000 pack nasi bungkus dari Gereja Sahabat Kota, dan 1.000 nasi kota dari Grab.

Terus Menurun Sempat Nol

Dalam seminggu terakhir, angka penambahan kasus positif Covid-19 di Jawa Barat terus mengalami penurunan drastis. Walaupun belum menurun secara stabil, sejak seminggu lalu angka pertambahan kasus positif Covid-19 di Jabar di bawah angka 50 kasus per hari, bahkan sempat mencapai nol kasus per hari.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI yang dipublikasikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada Minggu (3/5), kasus positif di Jabar totalnya 1.054 pasien, atau bertambah 10 pasien dari hari sebelumnya. Sedangkan pasien sembuh totalnya mencapai 152 pasien dan yang meninggal total 85 pasien.

Sedangkan secara nasional, angka kasus positif total 11.192 pasien. Provinsi dengan angka positif terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 4.463 kasus, kemudian Jawa Timur dengan total 1.117 kasus positif. Jawa Timur pun akhirnya menyusul Jawa Barat yang sebelumnya selalu menempati di posisi kedua.

Sebelumnya pada Sabtu (2/5), angka pasien positif di Jabar bertambah 31 pasien, sedangkan pada Jumat (1/5) tidak ada penambahan pasien positif atau nol kasus. Kemudian Kamis (30/4), pasien positif di Jabar hanya bertambah 3 pasien, walaupun sehari sebelumnya yakni Rabu (29/4) bertambah 40 pasien.

Penambahan pasien positif pada Selasa (28/4) pun hanya bertambah 19 orang dan pada Senin (27/4) bertambah 39 orang. Hari-hari sebelumnya secara berturut-turut penambahan pasien positif sebanyak 5 pasien, kemudian 45 pasien, dan 75 pasien pada 24 April 2020.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tingkat provinsi Jabar yang akan dilaksanakan selama 14 hari mulai 6 Mei 2020 pun berada pada momen yang pas karena saat ini tren penularan sedang menurun sebagai dampak positif PSBB di berbagai kawasan seperti DKI Jakarta, Bodebek, Bandung Raya, serta kawasan lain di Pulau Jawa.

"Sesuai data yang diumumkan, kurva penyebaran Covid-19 sudah mulai melandai di Jawa Barat. Rata-rata maksimal di angka 40 kasus. Bahkan di hari Kamis (30/4) itu penambahan hanya 3 kasus. Di hari Jumat kemarin (1/5), penambahan 0 kasus. Kemarin hari yang istimewa, mudah-mudahan kita berdoa tren menurun ini bisa kita jaga dengan baik," ucapnya di Bandung, Minggu (3/5).

• Takut Disangka Mudik dari Jakarta, Keluarga Ini Ganti Kendaraan Plat B Jadi Plat D, Ditilang Polisi

• Jadwal Acara TV Hari Ini, Senin 4 Mei 2020: Ada Sinema Bollywood Apa ya hari ini di ANTV? Cek Disini

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh menilai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menangani penyebaran Covid-19 dengan cepat dan dalam menyalurkan batuan sosial kepada yang terdampak Covid-19 lebih awal dan lebih cepat perlu diapresiasi.

Oleh Soleh mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terbilang responsif dalam melakukan sejumlah upaya penanggulangan Covid-19 termasuk dampak sosial ekonomi dengan menyalurkan bantuan dan menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun.

"Kang Emil cukup responsif dengan berbagai inovasi dan kolaborasi,” katanya.

Menurutnya persoalan penanganan Covid-19 adalah persoalan global, langkah responsif Ridwan Kamil tidak akan mencapai nilai sempurna karena masih harus mengkoordinasikan peran antar kabupaten/kota, hingga antarprovinsi. Oleh menilai responsivitas Ridwan Kamil linear dengan berkurangnya kasus Covid-19.

Meski dari segi persoalan kecepatan dan bantuan yang disalurkan lebih awal langkah ini sudah tepat, Oleh tetap menitikberatkan pada upaya memperbaiki dan meluruskan data penerima bantuan yang merupakan pekerjaan rumah bersama.

“Ada beberapa hal yang harus kita luruskan dan meluruskan data ini harus dikerjakan sama-sama dan kepedulian bersama,” kata legislator dari Fraksi PKB ini.

• Zodiak Besok, Selasa 5 Mei 2020: Libra Kurang Mujur, Sagitarius Wasapadai Orang-orang di Sekitarmu

• Siap-siap Masyarakat yang Melintas Indramayu-Majalengka Bakal Dijaga Ketat Petugas Saat PSBB Jabar

• INI Cara Cek Kelebihan Iuran BPJS Kesehatan yang Sudah Dibayar, Otomatis Bayar Bulan Selanjutnya

Dengan 9 pintu bantuan yang disiapkan pemerintah untuk warga terdampak, yang dua pintu bantuan sosial di antaranya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Oleh mengatakan upaya Ridwan Kamil layak diapresiasi. Dia menunjuk Bantuan Nasi Bungkus yang menjadi salah satu pintu bantuan di luar Bansos tunai dan non tunai Pemprov Jabar.

Soal kecepatan dan menyalurkan bantuan sosial lebih awal ini juga diapresiasi Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya. Pihaknya menilai kecepatan dan bantuan lebih awal bukan masalah yang menyebabkan urusan bansos di Jawa Barat Gaduh. Namun persoalan data.

“Data yang sepotong-sepotong itu mengakibatkan tidak nyambungnya kondisi di lapangan dengan masyarakat yang diberi harapan,” ujarnya.

Di lain sisi, ujarnya, Pemprov Jabar melangkah cepat untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak. Sementara ada sejumlah pintu bantuan terutama dari pusat yang belum turun. Kondisi ini dinilai banyak pihak penyaluran bantuan oleh Gubernur terlalu cepat meski niatnya sudah baik.

“Jadi, Pak Gubernur kecepetan (menyalurkan bansos), akhirnya jadi ramai, viral," katanya.

Langkah cepat dan responsif ini terekam dari hasil Lembaga riset Repro Indonesia yang menggelar survei mengenai persepsi publik terkait penanganan wabah Covid-19 di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang kini menjadi episentrum penyebaran Covid-19.

Direktur Eksekutif Repro Indonesia Vici Sofianna Putera memaparkan berdasarkan temuan hasil survei, secara umum, masyarakat di empat provinsi tersebut masih diliputi kecemasan terpapar Covid-19, khususnya di DKI Jakarta dengan persentase sebesar 59%.

Selain cemas terpapar Covid-19, hasil survei juga mengungkap bahwa masyarakat umumnya juga merasakan kecemasan dengan kondisi ekonomi pribadi mereka. Kondisi tersebut terutama terlihat di Jabar dengan persentase sebesar 56% dan Jatim 55%.

Meski diliputi kecemasan, namun masyarakat tetap memperlihatkan persepsi yang baik terhadap upaya pemerintah provinsi dalam menangani Covid-19, terutama Pemprov Jabar yang dinilai paling baik dengan persentase sebesar 51%, disusul oleh Pemprov DKI Jakarta 47%, Jateng 44%, dan Jatim 40%.

Menurut Vici, kondisi tersebut, salah satunya didukung oleh proposi budget yang digelontorkan oleh Pemprov Jabar yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan DKI Jakarta, Jateng, dan Jatim. Diketahui, Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran Covid-19 hingga total Rp 16 triliun.

Dalam hal kepercayaan terhadap data perkembangan kasus Covid-19, kata Vici, masyarakat di empat provinsi juga masih mempercayai data yang diberikan oleh masing-masing pemerintah provinsi.

Masyarakat di keempat provinsi cenderung mudah mengakses info perkembangan kasus Covid-19, terutama di Jabar dengan persentase sebesar 43% dan DKI Jakarta 39%. Sementara Jateng 35% dan Jatim 31%.

"Dari keempat provinsi, Provinsi Jawa Barat dianggap paling cepat oleh masyarakatnya dalam menangani wabah Covid-19 dibandingkan tiga provinsi lainnya dengan persentase mencapai 38%," ujar Vici dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5).

Ditambahkan Vici, masyarakat di keempat provinsi juga cenderung puas terhadap cara pemerintah provinsi dalam menghadapi wabah Covid-19. Tingkat kepuasan masyarakat Jabar dan DKI Jakarta tak berbeda jauh dengan masing-masing persentase 33% dan 29%.

Repro Indonesia melibatkan 1.000 responden dari total 17.661 responden yang dipilih secara acak berdasarkan survei Repro Indonesia sebelumnya pada Oktober 2018-September 2019. Pengambilan data sendiri berlangsung mulai 13 April hingga 20 April 2020. Sementara margin of error dalam penelitian tersebut disebutkan kurang lebih 3,11% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya bekerja keras dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya bukan untuk mendapat pujian dari lembaga riset. Akselerasi yang dilakukan pihaknya semata-mata untuk menolong warga.

“Kita bekerja untuk menolong rakyat, menyelamatkan nyawa warga dengan keputusan terbaik dari keterbatasan,” katanya menanggapi hal tersebut.

Menurutnya lewat keterbatasan terutama anggaran dan fasilitas, pihaknya memaksimalkan teknologi, menggerakan relawan, dan berani mengambil keputusan cepat seperti membeli alat rapid tes tanpa menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

Kang Emil, sapaan akrabnya, menyampaikan setidaknya ada 5 strategi yang dilakukan pihaknya dalam penanganan Covid-19 yang kemudian dinilai warga paling responsif.

“Kita prinsipnya lima, responsif kalau bisa cepet gak usah nunggu, transparan Pikobar adalah bagian dari transparansi, ilmiah tiap hari ada ekpert panel, orang statistik, dokter ngasih masukan ke telinga saya, PSBB provinsi itu masukan para ahli. Kan ada yang menyarankan PSBB se-Indonesia tapi ditolak gak bisa. Nah saya memahami maka kita daftar. Kolaboratif ngajak karang taruna PKK dapur umum. Inovatif, industri dimanfaatkan, Bio Farma bikin PCR sendiri, buat ventilator. Lima ini yang kami pegang setiap hari sehingga kalau diapresiasi alhamdulillah kalau kurang baik kita perbaiki,” ujarnya.

Kang Emil mengaku penanganan Covid-19 merupakan ujian kepemimpinan yang tidak perlu dirangking. Karena tiap konteks penanganan di daerah berbeda-beda kebutuhannya. Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan dinilai Emil sebagai upaya maksimal.

Disinggung seringnya kinerja dirinya dibanding-bandingkan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pihaknya menilai wajar jika hal tersebut muncul di sosial media. Namun di luar perdebatan warga di sosial media, Emil mengaku tidak ada urusan rivalitas di antara ketiganya.

“Itu sunatullah, kami para pemimpin Pak Ganjar, Pak Anies, kalau ngobrol gak pernah baper. Pak Ganjar Pak Anies punya haters punya suporter saya juga ada, ada yang muji, mengkritisi. Nabi Muhammad saja manusia maksum hatersnya banyak karena gak mungkin menyenangkan semua manusia. Di Jawa Barat prinsipnya kita kerja maksimal, yang kurang kita perbaiki, yang positif pertahankan,” katanya. (*)