Kejari Cirebon Cari Tahu Keterlibatan DPRD Aktif di Kasus Gedung Setda, Begini Kata Kasi Intel

Mereka adalah IW (mantan Kepala DPUTR, kini Kadispora Kota Cirebon), BR (mantan Kepala DPUTR, kini pensiunan), HM (konsultan pengawas PT Bina Karya), RA (mantan Kepala Cabang Bandung PT Bina Karya), FRB (mantan Direktur PT Rivomas Pentasurya) dan PH (PPTK DPUTR, kini pensiunan).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Cirebon, Feri Nopiyanto, menegaskan pemeriksaan lanjutan itu untuk memperkuat bukti.

“Enam tersangka, semuanya kita undang dan diperiksa sebagai tersangka."

"Mereka juga didampingi penasihat hukum masing-masing."

"Ini pemeriksaan lanjutan, penyidik masih mencoba menggali keterangan untuk memperkuat alat bukti,” ujar Feri.

Lebih dari 20 pertanyaan dilontarkan penyidik, dengan waktu pemeriksaan lebih dari dua jam. Ia menambahkan, kasus ini berpotensi menyeret pihak lain.

“Kalau ada bukti yang cukup dan kuat, tentu bisa saja mengarah ke pihak lain, termasuk anggota dewan. Pemeriksaannya masih berjalan,” ucapnya.

Selain itu, empat saksi yang pernah hadir bersama mantan Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis (NA), juga masih dalam tahap pendalaman.

Azis sendiri resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 8 September 2025.

Kasus pembangunan Gedung Setda yang menelan anggaran Rp 86 miliar itu menjadi sorotan publik setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara hingga Rp 26 miliar, ditambah kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan senilai Rp 11 miliar.

Lebih dari 50 saksi telah diperiksa, termasuk sejumlah anggota DPRD aktif dan mantan anggota DPRD.

Kejari menegaskan proses hukum akan terus berlanjut.

Gedung Setda yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik, kini justru berubah menjadi simbol peliknya praktik korupsi yang menyeret pejabat hingga kontraktor.

Baca juga: Update Kasus Korupsi Gedung Setda Cirebon: 6 Tersangka Diperiksa Lagi, Bisa Jadi Ada Tersangka Lain