Baca tanpa iklan
Menurut Emil, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD terkait penjemputan HRS di Bandara boleh dilakukan asal tertib menjadi pemicu terjadinya kerumunan yang tidak terkendali di Bandara.
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar dan lain sebagainya," kata Emil.
Emil pun menganggap bahwa Mahfud MD harus ikut bertanggung jawab, seperti kepala daerah lain yang sudah dimintai keterangan oleh Polisi.
"Dalam islam adil itu adalah mempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daeah yang dimintai klarifikasinya. Jadi, semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucapnya.
Seperti diketahui, rentetan kerumunan terjadi disejumlah daerah tak lama setelah HRS kembali ke Indonesia.
Kerumunan pertama terjadi saat penjemputan Imam besar Front Pembela Islam (FPI), di Bandara Soekarno Hatta.
Tak lama, kerumunan kembali terjadi lagi di Megamendung, Kabupaten Bogor.
Baca juga: Ridwan Kamil Juga Pertanyakan Kenapa Kepala Daerah di Banten Tidak Diperiksa Polisi Soal Kerumunan
Baca juga: Begini Pernyataan Lengkap Mahfud MD Soal Penjemputan Habib Rizieq, Kini Disinggung oleh Ridwan Kamil
Terakhir, kerumunan terjadi di Petamburan yang menyebabkan HRS menjadi tersangka hingga ditahan di Polda Metro Jaya.
Akibat banyaknya kerumunan yang terjadi, sejumlah kepala daerah pun dimintai keterangan oleh Polda Jabar mulai dari Gubernur DKI, Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini bahkan sudah menjalani dua kali pemeriksaan, hari ini Rabu 16 Desember 2020, Emil memberikan keterangan kedua di Polda Jabar, berkaitan dengan kerumunan di Megamendung.
Seusai memberikan keterangan, Emil mempertanyakan kenapa kepala daerah di Banten tidak diperiksa kaitan kasus kerumunan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta.
"Berikutnya, kalau Gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa?," ujar Emil.
Menurut Emil, bila mengacu pada keadilan seharusnya kepala daerah di lokasi Bandara Soekarno-Hatta juga diperiksa seperti kepala daerah lainnya.
"Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi," katanya.
Baca juga: Kalah Taruhan Suami Paksa Istri untuk Dirudapaksa Teman-temannya, Menolak Langsung Disiram Air Asam
Baca juga: Cek Saldo Rekeningmu, Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Tahap VI Sudah Disalurkan oleh Pemerintah