Breaking News:

Ridwan Kamil Juga Pertanyakan Kenapa Kepala Daerah di Banten Tidak Diperiksa Polisi Soal Kerumunan

bila mengacu pada keadilan seharusnya kepala daerah di lokasi Bandara Soekarno-Hatta juga diperiksa seperti kepala daerah lainnya.

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Selasa (1/12/2020). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyinggung agar Menko Polhukam Mahfud MD ikut bertanggung jawab atas kisruhnya kerumunan massa di acara Rizieq Shihab. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman. 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Rentetan kerumunan terjadi di sejumlah daerah tak lama setelah Muhammad Rizieq Shihab kembali ke Indonesia. 

Kerumunan pertama terjadi saat penjemputan Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq, di Bandara Soekarno Hatta. Tak lama, kerumunan kembali terjadi lagi di Megamendung, Kabupaten Bogor. 

Terakhir, kerumunan terjadi di Petamburan yang menyebabkan Rizieq menjadi tersangka hingga ditahan di Polda Metro Jaya.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab, Statement Menko Polhukam Jadi Awal Kisruh di Indonesia

Baca juga: Karni Ilyas Ungkap Penyebab Program ILC TV One Berhenti Tayang: Bukan Adanya Tekanan Penguasa

Baca juga: Aksi Mesra Nathalie Holscher ke Sule Disorot, Tak Malu Lakukan Ini di Ranjang Padahal Ada Mertua

Akibat banyaknya kerumunan yang terjadi, sejumlah kepala daerah pun dimintai keterangan oleh Polda Jabar mulai dari Gubernur DKI, Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Gubernur yang akrab disapa Emil ini bahkan sudah menjalani dua kali pemeriksaan, hari ini Rabu 16 Desember 2020, Emil memberikan keterangan kedua di Polda Jabar, berkaitan dengan kerumunan di Megamendung. 

Seusai memberikan keterangan, Emil mempertanyakan kenapa kepala daerah di Banten tidak diperiksa kaitan kasus kerumunan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta. 

"Berikutnya, kalau Gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa?," ujar Emil, saat ditemui di Polda Jabar, Rabu (16/12/2020). 

Menurut Emil, bila mengacu pada keadilan seharusnya kepala daerah di lokasi Bandara Soekarno-Hatta juga diperiksa seperti kepala daerah lainnya.

"Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi," katanya. 

Halaman
123
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved