Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.
TRIBUNCIREBON.CO, BANDUNG - Unjuk rasa yang kembali kembali terjadi di beberapa daerah di Bandung Raya dapat menjadi klaster baru penularan virus corona.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Rita Verita saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, penularan dapat terjadi jika masyarakat abai dengan penerapan protokol kesehatan.
Baca juga: Abah Okib Si Penjual Pisang Rutin Beri Hadiah Al Fatihah untuk Soekarno, Dilakukan Setiap Mau Makan
Baca juga: Doa Untuk Orang Sakit Supaya Diangkat Penyakitnya dan Sembuh, Pernah Dilafalkan Nabi Muhammad SAW
Baca juga: Coba Minum Air Kelapa di Tiga Waktu Ini, Khasiatnya Dahsyat Untuk Kesehatan
Dalam unjuk rasa, kata dia, biasanya banyak masyarakat yang tidak perhatian protokol kesehatan, terutama soal menjaga jarak, sehingga potensi adanya klaster sangat memungkinkan terjadi.
"Kalau memang tidak melakukan protokol kesehatan dengan ketat bisa saja terjadi (klaster virus corona)," ujar Rita, Selasa (20/10/2020).
Rita mengaku sudah berkoordinasi dengan Dokpol Polrestabes Bandung untuk melakukan rapid test jika terjadi unjuk rasa di Kota Bandung.
"Terkait rapid test, Dinkes masih melakukan koordinasi dengan Dokpol Polrestabes Bandung," katanya.
Pada aksi unjuk rasa penolakan undang-undang Cipta Kerja pekan lalu, Polrestabes Bandung menyatakan ada 13 orang peserta unjuk rasa dinyatakan reaktif virus corona.
Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Pemprov Jabar untuk melakukan swab test dan hasilnya dinyatakan negatif.
Pekan ini, sejumlah kelompok masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat berencana kembali melakukan unjuk rasa.
Demo di Gedung Sate
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Eksplorasi Makna (Kema) Universitas Padjadjaran (Unpad) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, (20/10).
Dalam aksi yang berlangsung selama sekitar sejam tersebut, mereka mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut. Mereka pun mengkritik satu tahun jalannya Pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"BEM Kema Unpad dan teman-teman mahasiswa Unpad tujuannya melanjutkan api perjuangan soal penolakan Omnibus Law yang sudah bergejolak sejak awal tahun yang tak digubris pemerintah," ujar koordinator lapangan aksi tersebut, Rizal Ilham Pratama, Selasa (20/10).